Muhammadiyah menyatakan perlu ada dialog kembali mengenai tragedi tahun 1965. Pernyataan Muhammadiyah terkait dengan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta pada 18-19 April lalu.

"Jangan formulasi hasil karena terjadi tarik menarik," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, seusai pembukaan Temu Jaringan Saudagar Muhammadiyah di Hotel Sahid Rich Yogyakarta, Sabtu (14/05).

Menurut Haedar, sejumlah kalangan perlu bicara masa lampau. Di antaranya Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pemerintah, kalangan legislatif, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil. Haedar juga mengiyakan ketika ditanya perlunya dialog dengan korban 65. Dialog itu, kata Haedar menjadi bahan untuk refleksi semua kalangan.

ihwal maraknya pembubaran diskusi maupun pemberangusan kebebasan berekspresi menjelang 21 Mei, peringatan 18 tahun reformasi 1998, Menurut Haedar perlu konsensus nasional yang baru antar elemen bangsa yang ikut memperjuangkan reformasi.

Konsensus yang dimaksud Haedar adalah pemerintah perlu punya standar regulasi soal artikulasi kebebasan berekspresi. Di negara yang plural seperti Indonesia, mereka yang punya pandangan garis keras merasa berada dalam iklim demokrasi. Begitu pula sebaliknya dengan kalangan lainnya.

Kalangan yang memperjuangkan reformasi perlu bertemu untuk mereformulasi Indonesia ke depan dengan melihat perkembangan demokrasi, penegakan hal asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat.

“Mereka perlu mendengar masukan ahli hukum, tata negara, dan masyarakat sipil. Perlu konsolidasi dalam hal demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan masyarakat sipil,” kata Haedar.

Menurut Haedar, isu yang krusial segera dibahas adalah artikulasi kebebasan yang muncul dari beragam kelompok. Sebab ada kelompok yang serba ke kanan dan serba kiri. Mereka semua menyatakan bagian dari Indonesia.

Haedar berpendapat perlu mencari titik temu untuk artikulasi kebebasan dengan prinsip demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan sesuai nilai-nilai Pancasila.