Dugaan kasus suap kuota daging impor yang melibatkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq membuat Menteri Pertanian Suswono angkat bicara. Suswono yang juga kader PKS itu mendukung langkah KPK melakukan proses hukum terhadap praktik suap yang terkait dengan kementerian yang dipimpinnya itu.

Suswono bahkan meminta KPK membuka kasus dugaan suap proyek kuota impor secara lebih gamblang. “KPK sudah punya alat bukti, jadi saya dukung penuh mengusut dan membukanya secara luas,” ujar dia.

Terkait dengan pemberitaan yang mengaitkan penangkapan KPK dengan dirinya, Suswono menegaskan ia sama sekali tidak tahu. "Tidak, saya tidak terlibat. Kemarin saya rapat di sini, ada rapim. Saya juga bekerja profesional," ujar Suswono kepada politikindonesia.com, di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (31/01).

Menurutnya, selama ini, tidak ada yang bisa memengaruhi kebijakan untuk impor sapi, karena penentuan jumlah kuota dan pembagiannya sangat jelas serta transparan. Dalam pembagian dan penentuan jumlah kuota tidak hanya melibatkan Kementan, tapi juga kementerian terkait lainnya. “Tidak ada yang bisa mempengaruhi itu semua karena aturannya sudah jelas. Semua aturan tersebut dibahas pada lintas kementerian," katanya.

Dijelaskan, dirinya selalu bersikap profesional dalam berhubungan dengan importir. Dalam hal ini importir harus betul-betul pelaku usaha yang benar dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. "Saya bahkan sudah bilang ke Dirjen, kalau ada importir yang mau menjual surat-surat dicoret saja. Mereka harus memenuhi syarat," katanya.

Mengenai penangkapan Presiden PKS yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Suswono mengungkapkan, penangkapan yang dilakukan KPK tersebut pasti akan berlanjut dengan proses hukum yang sewajarnya.

"Pasti KPK tidak asal menangkap orang sembarangan. Semua ada dasarnya. Jadi segera mungkin di proses secara hukum. Biar masyarakat bisa segera mengetahui dan tidak menerka-nerka. Saya pun mendukung penuh kerja KPK dalam membuka kasus ini," paparnya.

Diungkapkan, pihaknya mendukung KPK untuk segera menyelesaikan pemeriksaan kasus dugaan suap impor daging sapi. Apalagi, saat ini kantor Direktorat Jenderal Peternakan masih disegel oleh KPK.

"Saya baru tahu disegel dan tidak tahu disegel itu untuk apa, silakan tanya ke KPK. Tapi saya perintahkan Dirjen Peternakan untuk memberikan fasilitas penuh kepada KPK, agar cepat terungkap," ujarnya.

Suswono mengatakan, persoalan ini sangat sensitif jika tak diselesaikan, karena terjadi pada tahun politik menjelang pemilihan umum. "Khawatirnya ada aspek-aspek di luar persoalan hukum," ucapnya.

Dalam kasus ini, dirinya hanya bisa berharap segera ada hasil dari KPK agar pegawainya bisa bekerja dengan nyaman. Masalah kuota impor daging sapi sebenarnya sudah selesai. "Saya selalu sampaikan, impor daging maupun hortikultura ada rumus penetapan kuotanya," imbuhnya.