Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly berharap agar Partai Hanura segera menyelesaikan permasalahan internalnya secara baik-baik. Jangan sampai, perpecahan tersebut berdampak panjang karena partai tersebut sudah harus fokus mempersiapkan pemilu.

“Ini kan tahapan sudah dekat pemilu. Kalau pecah berantakan, nanti bisa menjadi partai ini mengecil," ujar Yasonna kepada pers di Balai Kartini, Jakarta, Senin (22/01).

Yasonna menyarankan, agar para senior Hanura turun tangan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Menkumham mengaku telah menemui Oesman Sapta Odang dan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto agar kembali menyatukan partainya yang retak. “Maka duduklah baik-baik, selesaikan baik-baik," kata Yasonna Laoly.

Terkait SK nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018, yang mengesahkan kubu OSO sebagai pengurus yang sah, Yasonna menyebut SK tersebut dikeluarkan dalam rangka kepastian supaya Partai Hanura dapat mengikuti verifikasi partai politik untuk pemilu.

“Karena Pak OSO tidak bisa tanda tangan surat tanpa sekjen, sekjen tidak bisa tanda tangan tanpa ketua umum, maka untuk kepastian kita kasih. Hanya ada yang mengatakan munaslub, maka saya meminta dua-duanya untuk duduk bersama," terang Yasonna.

Perpecahan di Hanura mencuat setelah 27 DPD dan lebih dari 400 DPC menyampaikan mosi tidak percaya atas kepemimpinan OSO. Mosi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemecatan OSO dari jabatan Ketum. Wakil Ketua Umum Partai Hanura Marsekal Madya (Purn) Daryatmo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Tak berselang lama, Sarifuddin Sudding yang mendukung pemecatan OSO justru dipecat dari posisinya sebagau Sekretaris Jenderal Partai Hanura lantaran dianggap melanggar disiplin organisasi. OSO mengangkat Sekretaris Jenderal yang baru, Herry Lontung Siregar.

Sementara kubu Daryatmo menggelar Munaslub dan membentuk kepengurusan baru. Selain itu, OSO juga dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan ratusan miliar uang partai ke OSO Sekuritas.