Saat ini pemerintah berpikir realistis untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi pada tahun ini, meskipun ancaman pembengkakan subsidi BBM sudah di depan mata.

"Sulit bagi pemerintah sekarang untuk menaikkan BBM," Menteri Keuangan Chatib Basri kepada pers di Jakarta, Jumat (09/05).

Menurut Chatib, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi tanpa memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), sebagaimana yang dilakukan saat menaikkan harga BBM pada 2013 lalu.

"Masalahnya, kalau memberikan kompensasi pada tahun ini, nanti bisa diartikan money politic. Sebab tahun ini sebagai tahun politik seiring Pemilu 2014,” kata Chatib Basri.

Chatib mengatakan, pemerintah tidak ingin isu kenaikan harga BBM subsidi terus bergulir membesar dan memicu kegaduhan di masyarakat. Namun demikian, pemerintah tidak menutup opsi pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.

"Selain menaikkan harga, subsidi kan bisa dikurangi dengan mengendalikan konsumsi," kata Chatib.

Untuk itu, kata Chatib, Kementerian Keuangan akan serius menindaklanjuti usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ingin menghapus BBM subsidi di ibukota. Pemerintah cukup optimistis jika cara tersebut akan efektif menjaga kuota volume BBM subsidi 48 juta kiloliter tahun ini agar tidak akan jebol. "Kalau tanpa kebijakan apa-apa, volume pasti jebol," ujar Chatib.

Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Pertambangan Bappenas Monty Girianna mengatakan, pihaknya kini tengah menyiapkan dua opsi terkait BBM subsidi yang akan disampaikan kepada pemerintah baru periode 2014-2019. "Opsi pertama adalah subsidi tetap. Opsi kedua adalah kenaikan harga bertahap," kata Monty.

Monty mengatakan, opsi subsidi tetap atau harga BBM fluktuatif kini tengah dimatangkan oleh berbagai pihak, mulai dari Bappenas, Dewan Energi Nasional (DEN), hingga Kementerian Keuangan.

Namun jika opsi ini kurang tepat diaplikasikan ketika volatilitas harga minyak tinggi. "Sebab, harga jual BBM subsidi juga akan fluktuatif," kata Monty.

Dengan opsi ini, misalnya pemerintah mematok subsidi Rp3.000 per liter. Maka, jika harga keekonomian Premium adalah Rp10.000 per liter, maka harga Premium bersubsidi yang dijual ke masyarakat adalah Rp7.000 per liter.

Namun, jika harga keekonomian naik jadi Rp11.000 per liter, maka harga jual Premium bersubsidi menjadi Rp8.000 per liter. Demikian pula jika harga keekonomian turun menjadi Rp9.000 per liter, maka harga jual Premium bersubsidi akan turun menjadi Rp6.000 per liter.

Selain itu, Monty menyebut opsi kedua lebih sederhana. Yakni dengan menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap setiap 6 bulan sekali, misalnya dengan naik Rp500 atau Rp1.000 setiap 6 bulan. "Jadi, dalam periode tertentu, harga BBM di masyarakat mencapai harga keekonomian tanpa subsidi," kata Monty.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, idealnya pemerintah memang harus menghapus subsidi BBM agar anggaran ratusan triliun rupiah yang selama ini habis tersedot untuk subsidi BBM, bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. "Sebab, kami tidak ingin aggaran kita tersandera (subsidi)," pungkas Bambang.