Tak mau berlarut-larut, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menjawab polemik prosedur pengadaan persenjataan utama TNI yang dipermasalahkan DPR. Menhan berpendapat pengadaan peluru kendali (rudal) Yakhont dan suku cadang Sukhoi dari Rusia, yang dilakukan Departemen Pertahanan dan TNI untuk tahun anggaran 2005 sesuai prosedur.

"Ada dua kepmen yang mengatur pengadaan barang jasa di lingkungan TNI," ujar Juwono kalem usai bertemu dengan Menteri Pertahanan Spanyol, Jose Bono, di Jakarta, Jumat (18/11).

Kedua Kepmen (Keputusan Menteri) menurut Menhan adalah Kepmen Nomor 1/2005 yang menyatakan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui fasilitas Kredit Ekspor (KE). Satunya lagi Kepmen Nomor 15/2005 yang menekankan bahwa pengadaan barang jasa dilakukan melalui fasilitas non-KE atau menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau rupiah murni.

Sementara itu Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Pertahanan (Dephan), Letjen YNI Purwadi, lebih gamblang menjelaskan seputar polemik prosedur tersebut. Purwadi menjelaskan bahwa pembelian rudal Yakhont dan suku cadang Sukhoi dilakukan menggunakan APBN non-KE, sesuai yang diatur dalam Kepmen Nomor 15/2005.

"Dalam Kepmen Nomor 15/2005, pengadaan barang dan jasa di lingkungan TNI yang memiliki nilai di atas Rp50 miliar atas persetujuan TNI dan keputusan Panglima TNI dapat langsung diserahkan kepada masing-masing unit organisasi penguna, dalam hal TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara," kata Purwadi dengan mimik serius.

Karena itu, Purwadi menolak bila pengadaan rudal Yakhont dan suku cadang Sukhoi dianggap DPR menyalahi prosedur. Namun, bila dalam perjalannnya DPR berpendapat Kepmen tersebut belum berjalan sempurna, maka Dephan dan TNI siap merevisi Kepmen tersebut.

"Jika dalam perjalanannya kedua Kepmen tersebut dinyatakan belum sempurna, maka Dephan dan TNI siap untuk menyempurnakan kembali. Tapi, yang jelas pengadaan peluru kendali Yakhont dan suku cadang Sukhoi dilakukan sesuai prosedur," lebih lanjut Purwadi menjelaskan.