Pejabat militer Indonesia saat menjabat ketika terjadinya kerusuhan di Timor Timor pasca jajak pendapat bisa bernafas lega. Ini tak lain karena Ramos Horta selaku Menlu Tim-Tim menyatakan bahwa rakyat Tim-Tim tak ingin kasus kerusuhan tersebut di bawa ke Mahkamah Internasional.

Wiranto mantan Penglima TNI saat kerusuhan Tim-Tim merupakan salah satu pejabat militer yang kini dapat bernafas lega.

Menurut Ramos Horta di sela-sela pertemuan awal Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di Bali Kamis (4/8), masyarakat Timor Timur, termasuk mereka yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tidak ingin membawa masalah tersebut ke Mahkamah Internasional. Bahkan, para korban tersebut tak akan meminta kompensasi apapun.

”Mereka tidak ingin menuntut ganti rugi, apalagi membawa permasalahan ini ke pengadilan. Mereka menerima jalan rekonsiliasi damai. Mereka hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu,” ungkap Ramos Horta.

Namun bukan berarti masyarakat Tim-Tim tidak ingin mengetahui apa yang terjadi dalam kerusuhan pasca jajak pendapat tersebut, karena itulah dibentuk KKP. Sepuluh orang anggota KKP –lima dari Indonesia dan lima dari Tim-tim—bertugas hanya mencari informasi dari orang-orang yang tahu duduk permasalahan kerusuhan. Baik sebelum, saat dan sesudah penentuan jajak pendapat di Timor Timur. KKP berharap orang-orang tersebut bersaksi dengan kejujuran.

Untuk itu, KKP bila nanti sudah menyelesaikan tugasnya tidak akan membawa temuannya tersebut ke pengadilan, baik pengadilan di Tim-Tim atau Indonesia maupun pengadilan internasional. Hal tersebut dijelaskan Menlu Hassan Wirajuda saat hadir dalam pertemuan awal KKP yang juga dihadiri Menlu Tim-Tim, Ramos Horta.

Setelah pertemuan antar Menlu, kedua negara berjanji akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang akan dihadiri oleh kedua pemimpin negara tersebut. ”Kemungkinan minggu depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Xanana Gusmao akan meresmikan sekretariat yang ada di Bali. Waktunya memang belum ditetapkan, tetapi kemungkinan minggu depan sudah dapat dilaksanakan,” jelas Hassan.

Bila itu terjadi, maka sebuah rekonsiliasi antar negara yang sangat ‘cantik’. Tidak ada dendam tapi kebenaran mesti diungkap.