Empat wilayah yang akan diprioritaskan dalam membentuk komando teritorial (koter) yakni Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kalimantan, Papua dan Perbatasan Indonesia Timor Leste. Hal itu dilaksanakan dalam rangka memperkuat kompartemen strategi perhanan terusama di daerah rawan konflik dan daerah perbatasan.

Oleh karena itu TNI Angkatan Darat merumuskan perlunya pembentukan koter, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Djoko Santoso disela-sela Hari Jadi Pusat Polisi Militer di Jakarta, Selasa (28/6).

Sebelumnya, TNI AD mengajukan rencana kepada DPR untuk membentuk 22 koter di seluruh Indonesia. Namun rencana itu oleh Komisi I DPR diminta dikaji dan dipertimbangkan lagi. "Kami akan mengkaji kembali rencana pembentukan 22 koter, sesuai dengan rekomendasi Komisi I DPR agar pembentukan koter dikaji dan dipertimbangkan lebih matang," ungkap Jenderal Djoko.

Namun, Djoko berpendapat, perlu ada upaya membangkitkan kembali kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara dan wawasan kebangsaan salah satunya melalui pembentukan 22 koter. Untuk itu, pihak TNI AD sepakat untuk mengkaji kembali rencana pembentukan koter tersebut disesuaikan dengan rasio tingkat ancaman, ketersediaan dan kesiapan alat utama sistem senjata dan personil. "Pengkajian itu saya serahkan ke seluruh kodam, selama tiga bulan sejak akhir bulan ini," katanya. Dengan kata lain, tambah Djoko, pembentukan koter itu akan didasarkan pada skala prioritas dan tingkat ancaman yang dihadapi.

Tentang pembangunan pos-pos perbatasan, KSAD mengemukakan, masih terus dilakukan meski belum dapat dilakukan maksimal mengingat terbatasnya anggaran, alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta sarana pendukung. Dicontohkannya, di perbatasan Kalimantan diperlukan 88 pos perbatasan namun baru dapat direalisasikan 38 pos. Demikian juga di perbatasan Papua, dari 98 yang diperlukan baru 20 pos yang dapat dibangun.