Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan para elite politik jangan hanya memperdebatkan status bencana lumpur Lapindo sebagai bencana kelas Nasional atau Regional, tetapi harus segera melakukan aksi untuk menyelamatkan korban.

"Rakyat kita sudah terlalu susah di Sidoarjo, lalu kalau kemudian para elite berdebat tentang wacana nasional atau tidak nasional, sedangkan rakyat dibiarkan terus maka akan semakin menyakitkan bagi mereka," katanya, di Jakarta, Senin setelah memberikan ceramah bertemakan Indahnya Syariah dalam Kehidupan di Islamic Book Fair (IBF) 2007.

Hal yang perlu dilakukan segera adalah menyelamatkan korban lumpur di Sidoarjo. "Pasti pemerintah nasional, lokal dan Lapindo sendiri akan ambil tanggung jawab sesuai dengan kewajiban yang ditanggung masing-masing," katanya.

Sementara itu, PT Lapindo Brantas Inc melalui PT Minarak Lapindo Jaya menyiapkan uang muka untuk pembelian tanah dan bangunan korban dampak semburan lumpur di Sidoarjo senilai Rp499 miliar pada awal Maret 2007. Uang muka Rp499 miliar itu merupakan 20 persen dari total dana yang disiapkan untuk membeli lahan dan bangunan warga yang mencapai Rp2,49 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk membeli lahan pertanian seluas 377,7 hektar senilai Rp435,24 miliar, perumahan seluas 109 hektar senilai Rp1,09 triliun dan 63,5 hektar bangunan senilai Rp952,5 miliar.