Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan sanksi diplomatik bagi Malaysia menyusul pelanggaran wilayah Indonesia oleh aparat Malaysia beberapa pekan silam.

Insiden tersebut tidak akan mengganggu kerja sama pertahanan dan militer kedua negara. ”Kerja sama tetap berjalan baik, meski telah terjadi beberapa pelanggaran wilayah oleh aparat atau nelayan kedua pihak," ujar Juwono di Jakarta, Senin.

Kepada pers usai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Juwono menegaskan pemerintah tetap mengedepankan jalur diplomasi. "Tidak perlu ditanggapi secara ”panas” apalagi sampai terjadi perang," katanya.

Bagaimanapun, tambahnya, pemerintah kedua negara tengah berupaya melalui perundingan untuk menyelesaikan segala persoalan perbatasan yang kerap dilakukan Malaysia. "Kita hormati itu," katanya.

Menhan mengakui keterbatasan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dialami Indonesia membuat negara asing mudah menerobos dan melanggar wilayah kedaulatan RI. "Tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Kita tetap upayakan untuk bisa menjaga kedaulatan negara ini semaksimal mungkin," kata mantan Dubes RI untuk Inggris itu.

Selama ini RI dan Malaysia terlibat beberapa kerjasama pertahanan dan militer seperti pengamanan Selat Malaka dalam patroli koordinasi "Malindo" kerja sama angkatan kedua negara dalam rangka "Elang Malindo" dan kerja sama pengamanan perbatasan darat kedua negara dalam payung {General Border Committee} (JBC Malindo).

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi I DPR merekomendasikan Dephan untuk meningkatkan pengadaan radar untuk memantau wilayah-wilayah RI terutama yang berbatasan dengan negara-negara lain.

Komisi I juga merekomendasikan kepada Panglima TNI untuk meningkatkan kemampuan dan patroli perbatasan serta menindak tegas kapal dan pesawat yang melintas tanpa ijin di wilayah RI sesuai dengan aturan pelibatan ({rules of engagement}) yang telah ditetapkan.