Rapat kerja antara Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, hari ini, Kamis (21/05), batal. Sudirman tidak menghadiri undangan DPR tersebut. Ini adalah yang kedua kalinya, Sudirman berhalangan hadir dalam rapat kerja resmi dengan DPR.

“Menteri ESDM enggak bisa hadir. Rakernya batal," terang Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Kamis (21/05).

Kardaya mengaku tidak tahu perihal alasan Sudirman berhalangan hadir. Namun, Ketua Komisi VII DPR itu mengatakan Sudirman sudah 2 kali berhalangan hadir memenuhi undangan rapat Komisi VII.

“Menteri ESDM sudah dua kali enggak datang. Pertama sebelum reses, kedua batal datang hari ini. Kalau 3 kali enggak datang kami bisa minta polisi jemput paksa," ujar Kardaya.

Kardaya menambahkan, komisinya bakal mengagendakan ulang pertemuan dengan Menteri ESDM. Meski belum bisa menyebutkan waktunya, Kardaya berharap Sudirman bisa memenuhi undangan rapat tersebut.

Pasalnya, anggota Komisi VII DPR sudah bersepakat untuk memakai instrumen peraturan yang ada apabila Menteri ESDM kembali mangkir. Peraturan yang dimaksud itu ialah Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). “Kami akan menyatakan sikap tegas apabila menteri 3 kali enggak hadir. Kami minta polisi jemput paksa. Ini sesuai ketentuan di UU MD3," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya W. Yudhya mengatakan rapat kerja dengan Menteri ESDM tersebbut untuk membahas anggaran 2016. Rapat kerja tersebut tidak terkait dengan polemik pembubaran Pertamina Energy Trading (Petral).

Akan tetapi, tambah Satya, anggota Komisi VII DPR bisa saja mengajukan pertanyaan seputar Petral dan meminta klarifikasi Sudirman terkait tudingannya terhadap Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami memanggil Menteri ESDM bukan karena pembubaran Petral. Ada pembahasan yang lebih besar lagi soal anggaran. Tapi tidak menutup kemungkinan ada anggota Komisi VII yang bertanya soal Petral," ujarnya.

Pembubaran Petral menjadi polemik ketika SBY berkicau di akun Twitter miliknya. Dia tidak terima tudingan Sudirman Said yang menyebut pembubaran Petral selama ini terganjal di meja Presiden dan menuntut Sudirman memberikan klarifikasi.