Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo. Ada 696 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberikan. Ada beberapa lembaga dimana BPK menyatakan, Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

Penyerahan IHPS itu dilakukan Ketua BPK Harry Azhar Aziz didampingi oleh Anggota I Agung Sempurna, Anggota II Agus Joko Purnomo, Anggota III Prof Eddy Mulyadi Soepardi, Anggota V Moermahadi, dan Anggota VI Bahrullah Akbar.

Rombongan pimpinan BPK tersebut tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (05/10) sekitar pukul 09.40 WIB. Mereka langsung menuju ruang tengah dan bertemu Presiden Jokowi. Adapun Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung.

Dalam keterangan tertulisnya, BPK menyampaikan ada 55 Kementerian/Lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 26 mendapat Wajar Dengan Pengecualian, dan 4 lainnya mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

Keempat Kementerian/Lembaga itu adalah Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Kementerian/Lembaga yang mendapat disclaimer tahun ini turun dibading tahun lalu sebanyak 7.

Secara keseluruhan ada 76 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp 36,21 miliar dan 5 permasalahan kerugian senilai Rp7,47 miliar. Pada semester I ini ada 61 persen rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan setoran ke kas negara/daerah/BUMN senilai Rp37,6 triliun.