Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah potongan gaji pegawai sebesar 3% di Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) digunakan untuk membiayai pembangunan di APBN.

Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Saiful Islam, mengatakan, dana simpanan Tapera, tidak masuk ke dalam postur APBN. Dana Tapera dicatat berdasarkan kepemilikan individu yang jelas akun, by name, ny NIK, by address. 

Setelah tercatat dana Tapera dipotong dari gaji, dana tersebut tersimpan di bank kustodian. Kemudian dana dipupuk pada instrumen investasi yang dilakukan oleh manajemen investasi profesional dan diawasi OJK.

"Jadi jika dikaitkan dengan penerimaan (negara) itu tidak ada hubungannya," kata Saiful Islam dalam Konferensi Pers KSP tentang Tapera, Jumat (31/5/2024).

Saiful mengatakan, dalam membiayai kebutuhan negara, sumber utama yang dipakai oleh pemerintah adalah pajak yang kemudian dihimpun dalam APBN.

"Dana itu kemudian digunakan untuk membiayai belanja yang dilakukan untuk aktivitas pemerintah maupun transfer ke daerah dalam rangka untuk pemberian layanan publik," kata Saiful.

Baru-baru ini Pemerintah mewajibkan pekerja ikut Program Tapera. Mereka mewajibkan pengusaha untuk mendaftarkan pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.

Sebagai konsekuensi itu, pekerja harus membayar iuran yang besarannya 3%. Besaran iuran itu 0,5% ditanggung atau dibayari oleh pengusaha. Lalu, 2,5% lainnya dibayari oleh pekerja. Iuran tersebut akan dipotong dari gaji pekerja setiap tanggal 10.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho  mengatakan kebijakan Tapera dijalankan demi mengatasi kesenjangan kepemilikan rumah penduduk di Indonesia yang masih tinggi. 

Menurut Heru, kesenjangan itu tidak akan bisa diatasi kalau pemerintah bekerja sendiri.

"Jadi kalau andalkan pemerintah saja tidak terkejar. Maka perluasan grand design untuk menyertakan masyarakat bareng pemerintah, dan konsepnya bukan iuran tapi menabung," kata Heru. []