Pemerintah tengah mempersiapkan skema peningkatan dana alokasi khusus sebagai bantuan pendampingan ({matching grant}) untuk pengembangan infrastruktur daerah. Dana tersebut akan menjadi pendamping dari anggaran yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan/pemeliharaan infrastruktur di daerah mereka.

Hal tersebut dijanjikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Boediono terkait buruknya infrastruktur yang menjadi salah satu ganjalan bagi perkembangan iklim investasi di pedesaan. "Dana alokasi khusus ini diarahkan sebagai {matching grant}. Kalau pemda memberikan satu rupiah untuk infrastruktur, pemerintah pusat akan memberikan dana sejumlah X misalnya," kata Boediono seusai pembukaan Konferensi Nasional tentang Iklim Investasi Daerah Pedesaan di Jakarta, Rabu (28/6).

Skema pendanaan ini diutamakan untuk daerah tertinggal. Formulanya masih diperhitungkan pemerintah. Pemberlakuan skema ini diharapkan menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi infrastruktur.

Boediono mengakui, banyak kabupaten yang tidak memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan jalan kabupaten, apalagi perluasan jaringan jalan. Data Departemen Pekerjaan Umum menunjukkan, 51 persen dari 266.564 kilometer jalan kabupaten/kota dalam kondisi rusak.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang membidangi infrastruktur Bambang Susantono menambahkan, penetapan formula dana pendampingan itu akan memperhitungkan keseluruhan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah.

"Tidak bisa juga daerah menggaet {matching grant} dengan mengalokasikan anggaran infrastruktur, kemudian anggaran untuk pendidikan dan kesehatan misalnya jadi terabaikan," kata Bambang.

Pembangunan infrastruktur juga tidak dapat dilepaskan dari konteks revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan secara keseluruhan. Bambang mengingatkan, infrastruktur adalah sarana pendukung. Oleh karena itu, dalam pengembangan infrastruktur, perlu lebih dulu ditentukan ke arah mana perekonomian suatu desa digerakkan. Dukungan infrastruktur bagi desa yang perekonomiannya diarahkan pada sektor perikanan, pertanian, atau berada dekat area konservasi kehutanan tentu tidak sama.