Permasalahan serius yang dihadapi kepolisian saat ini adalah maraknya pungutan liar (pungli) yang terjadi di masyarakat. Sehingga, penegakan hukum sering terhambat, karena kurangnya kebijakan yang mendukung pemberantasannya.

"Iya (pungli), itu salah satu sisi negatif yang tadi disampaikan ke Presiden. Pungli di jalanan, termasuk penegakan hukum yang masih kurang," kata Kapolri Jendral Polisi Sutarman usai apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri tahun 2014, di Semarang, Selasa (02/12).

Menurut Sutarman, kekurangan penegakan hukum dan maraknya pungli oleh oknum petugas diakibatkan kebijakan pemerintah, utamanya terkait minimnya anggaran operasional di Polri. Sementara itu, aparat kepolisian diwajibkan untuk selalu bergerak melayani masyarakat.

"Salah satunya, bahan bakar seharusnya dipenuhi dengan kuota tertentu, kami (Polri) hanya diberikan mungkin 15%nya (anggaran)," ungkap Sutarman.

Mantan Kabareskrim itu mengaku telah menyampaikan masalah tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Kapolri berharap Presiden dapat mengkalkulasi dan membuat kebijakan strategis terkait masalah tersebut. "Hal itu untuk mengurangi baik kode etik maupun di peradilan umum dan disiplin yang sudah kita lakukan," kata Sutarman.

Sementara itu, Presiden Jokowi berharap agar Polri tetap meningkatkan layananan kepada masyarakat terutama yang ada di lapangan. Sehingga, masukan yang diberikan kepadanya penting untuk membuat kebijakan strategis terkait nasib Polri ke depan.

"Kalau kita lihat di Maluku, Aceh, itu berbeda kesulitan sarana prasarananya dengan di Jawa. Termasuk, masalah berkaitan tunjangan juga diperhatikan. Masukan itu diperlukan pemerintah pusat, agar mendesain kebijakan betul-betul sesuai dengan keinginan yang ada di lapangan," kata Presiden Jokowi.

Terkait kurangnya anggaran operasional Polri, Jokowi berjanji akan menambah anggaran Polri hingga 18%. "Tadi ada kenaikan. Rp8 triliun kira-kira 18%. Kan gede banget. Rp8 triliun itu gede," pungkas Jokowi.