Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan bahwa kritik yang ditujukan ke TNI itu tidak fair. Mengapa? Sebab, menurut Juwono, pertanggungjawaban para prajurit TNI di lapangan sudah dilakukan secara maksimun seperti komitmen dari panglima TNI, Kasum, maupun KSAD.

“Mereka sadar betul, operasi ini akan menjadi sorotan dunia. Termasuk AS yang sangat memusatkan perhatian kepada TNI. Tapi, saya juga harus mengingatkan bahwa tidak mungkin dalam sebuah operasi militer dalam keadaan perang ada pertanggungjawaban yang sempurna. Pasti akan terjadi beberapa pelanggaran,” ujar Juwono yang hadir dalam seminar sehari bertajuk {Indonesia Menuju Demokrasi Sejati: Peluang dan Tantangan} di Jakarta, kemarin.

Sebelumnya, pada acara yang sama, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ralph L Boyce menilai TNI belum sepenuhnya berupaya menyelesaikan pelanggaran HAM

Ralph mengaku prihatin atas kurangnya niat murni dari pihak militer Indonesia untuk mempertanggungjawabkan sejumlah pelanggaran HAM pada masa lalu. Misalnya, di Timor Timur, Aceh, kerusuhan Mei 1998, dan di Papua.

Selain itu, menurut Juwono, apa yang disampaikan KSAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu agar prajurit betul-betul menjaga dislipin dan mematuhi kaidah HAM adalah hal yang bagus. “Jadi, TNI sudah pada porsinya,” ujar Juwono.

Juwono juga mengingatkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di Aceh, tapi bisa terjadi dimana-mana. Termasuk yang dilakukan tentara AS dan Inggris terhadap warga sipil di Iraq.

“Mereka itu tentara yang perlengkapannya bagus, dan sudah dilatih dengan baik. Tapi, mereka masih melanggar juga. Karena itu, harus fair kalau menilai TNI. Saya juga tidak membela mati-matian, tapi ini harus dilihat secara proporsional,” papar guru besar hubungan internasional Universitas Indonesia itu.

Juwono juga mempertanyakan sikap Inggris yang melarang TNI menggunakan pesawat tempur jenis Hawk di Aceh. Menurut dia, hal itu amat aneh karena pesawat itu sudah sepenuhnya milik bangsa Indonesia. Sedangkan soal adanya {gentlement agreement} sebagai syarat saat membeli pesawat itu bisa diabaikan. “Kalau memang mereka (Inggris) mengancam tidak akan menjual suku cadangnya kepada kita, ya {nggak} apa-apa. Kita mencari sumber ditempat lain,” tandasnya.

Dengan pemikiran itu, Juwono mengatakan bahwa TNI tidak usah ragu menggunakan fasilitas yang dimiliki. Termasuk menggunakan pesawat tempur F-16 buatan AS dalam operasi militer di Aceh. “Saya kira, {ndak} ada masalah dengan penggunaan pesawat itu. Malah yang heran tadi Dubes AS bilang, {lho, kok }pesawatnya masih bisa terbang? Bukankah masih terkena embargo suku cadang?” ujarnya.