Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengaku sangat terganggu atas komentar Komnas HAM yang menyebutkan adanya kuburan masal di Aceh.

Menurut Panglima TNI, dirinya sudah menanyakan langsung kepada Palang Merah Indonesia (PMI) yang bertugas di Aceh mengenai kebenaran adanya kuburan masal itu selama operasi militer digelar. “Jawabannya tidak ada. Itu sekaligus membantah temuan Komnas tersebut,” ujarnya setelah bertemu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Polkam kemarin.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu mengungkapkan, sejauh ini, PMI sudah menangani sekitar 251 jenazah. Di antaranya adalah jenazah GAM dan warga sipil Aceh. Jenazah itu diserahkan kepada keluarganya masing-masing. Sedangkan jenazah yang tak dikenal identitasnya sementara diserahkan ke PMI. Dan, jenazah dari pihak TNI-Polri langsung diserahkan kepada keluarganya masing-masing.

“Kita sangat terganggu atas keterangan (Komnas HAM-{Red}) itu. Laporan Komnas itu terkesan mengada-ada,” tegas Endriartono sambil memasuki mobil dinasnya.

Sementara itu, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengingatkan Komnas HAM dan pihak PMI. Dia berharap agar tak terjadi polemik atas korban selama pelaksanaan operasi pemulihan keamanan di Aceh.” Yang penting semuanya akuntabel. Apa yang diucapkan, apa yang ditulis, dan apa yang dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik serta bisa dijelaskan secara gamblang,” jelasnya setelah bertemu Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara kemarin.

Menurut dia, persepsi yang terbangun ketika PMI menyampaikan penjelasan seolah-olah terjadi korban sipil sekitar 150 orang adalah tidak benar. Sebab, PMI tidak bisa membedakan antara korban sipil dan GAM.

”GAM{ kan} tidak selalu memakai seragamnya.{ Nggak} ada baret, loreng, dan kopel. Mereka berpakaian sipil, tetapi identifikasinya jelas sebagai anggota GAM,” ujarnya.

Meski begitu, menurut Yudhoyono, jumlah korban yang terjadi selama pelaksanaan operasi militer bukan merupakan sesuatu yang misterius. Data yang diperoleh PMI tinggal dicocokkan dengan data yang dicatat Panglima Darurat Militer Daerah (PDMD).

“Saya kira, hal itu bisa diselesaikan secara baik,” tegasnya.