Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir pemerintahan sebelumnya yang dianggap takut kehilangan popularitas. Sindiran ini terkait dengan tidak segeranya mengalihkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke subsidi yang lebih bersifat produktif.

Jokowi mengatakan hal tersebut di hadapan sekitar 2.000 anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang sedang merayakan Hari Lahir ke-55 dan Muktamar Pergerakan di Masjid Nasional Al-Akbar Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/04) malam.

Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan tekadnya yang meski sulit tapi terus dilaksanakan, yakni dalam hal pengalihan subsidi BBM. Pemerintahannya berkomitmen mengalihkan subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun yang konsumtif ke subsidi yang produktif.

Sebagai contoh, Jokowi menyebutkan untuk membangun jalur kereta api dari Aceh sampai Papua hanya perlu Rp360 triliun. Tapi sampai saat ini Indonesia tidak bisa membangunnya karena dana justru banyak dihabiskan untuk subsidi BBM. "Kenapa yang dulu-dulu tidak berani melakukan ini, karena masalah popularitas," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengaku sudah banyak diingatkan jika menerapkan kebijakan pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif maka popularitasnya akan jatuh. "Tapi saya sampaikan bahwa itu risiko sebuah keputusan," ujar Jokowi.

Apalagi, Jokowi menyadari Indonesia sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit akibat tekanan ekonomi global. Meski begitu Jokowi menegaskan hal itu tetap perlu dilakukan untuk membuat subsidi yang diberikan kepada rakyat tepat sasaran.

"Sebab Rp300 triliun setiap tahun subsidi BBM yang menikmati adalah mereka yang punya mobil. Subsidi ini apa tidak terbalik. Inilah proses untuk tepat sasaran," pungkas Jokowi.