Presiden Joko Widodo menyatakan tahun 2015 hingga 2030 mendatang adalah masa kritis transisi Indonesia untuk beralih menjadi negara yang lebih maju. Jika Indonesia bisa memenangkan masa kritis itu, maka Indonesia bisa memasuki masa tinggal landas.

“Saya melihat masa transisi 2015- 2030 adalah masa kritis dalam 15 tahun," ujar Jokowi ketika membuka Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Istana Negara Jakarta, Senin (22/02).

Dikatakan Presiden, untuk melewati masa kritis itu

"Kuncinya di bapak dan ibu semua, bukan di siapa-siapa," ujar Jokowi di hadapan pimpinan badan koordinasi penanaman modal daerah itu.

Jokowi ingin peringkat kemudahan investasi di Indonesia diperbaiki. Ia menginstruksikan aparat kepolisian untuk aktif mewujudkan upaya perbaikan peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia.

"Kalau ada masalah soal keamanan, pembebasan lahan yang memerlukan hadirnya kepolisian, ya harus hadir, biar cepat prosesnya," kata Jokowi

Dalam acara itu pemerintah juga meluncurkan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi yaitu kemudahan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan yang akan melakukan investasi di kawasan industri tertentu.

Tercatat 14 kawasan industri di 6 provinsi dan 9 kabupaten dan kota yang telah ditetapkan untuk mengimplementasikan layanan dengan lahan efektif 10.022 hektare dari total 17.154 hektare.

Peluncuran ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman antara BKPM dengan 17 instansi dan lembaga baik pusat maupun daerah, di antaranya Kejaksaan Agung, Polri dan daerah yang kawasan industrinya masuk dalam fasilitas itu.

Presiden Jokowi menyatakan kalau tanda tangan saja sudah banyak, yang terpenting saat ini adalah bagaimana pelaksanaannya. "Saya akan kontrol sampai ke hal yang kecil-kecil karena saya harus memastikan yang ditandatangani berjalan. Tidak hanya tekan-teken saja," kata Jokowi.

Jokowi menyebut Indonesia sudah masuk era kompetisi sejak Januari 2016 melalui MEA. "Mereka (Asean) adalah kompetitor kita, kalau mereka bisa cepat, kita harus lebih cepat, kuncinya di daerah. BKPMD harus dirombak, perizinan harus cepat di seluruh daerah," katanya.

Jokowi menyebutkan selain masuk MEA, Indonesia juga sedang berhitung keuntungan masuk skema serupa seperti TPP dan FTA UEA. "Kita masih itung-itungan, dihitung kita untung tidak, tapi mau tidak mau kita harus masuk, tinggal waktu saja," ujar dia.

Kalau tidak masuk, ujar Presiden, produk Indonesia akan dipajaki sehinga mahal dan tidak laku. "Ini bukan liberalisasi, ini keterbukaan. Mau tidak mau harus berubah kalau tak mau berubah ya tergilas. Semua berlomba menarik investasi, menarik arus modal masuk," katanya.