Jawaban yang disampaikan Facebook Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus penyalahgunaan data yang melibatkan Cambridge Analytica tidak memuaskan pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jawaban Facebook dinilai bersifat defensif dan normatif.

"Banyak teman yang tidak puas. Saya pribadi juga jawaban-jawaban atau penjelasan yang disampaikan defensif. Memang mereka menjanjikan follow up terkait laporan audit investigasi, kemudian menerima catatan tentang platform policy-nya," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais kepada pers, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/04).

Hanafi mengatakan, karena telah dinyatakan secara publik maka Komisi I DPR akan menindaklanjuti janji-janji yang diutarakan Facebook saat RDP tersebut.

Hanafi menambahkan, DPR juga akan terus mengejar penjelasan Facebook terkait data 1 juta pengguna Indonesia yang diduga bocor tersebut. Pasalnya, hingga akhir RDP kemarin Facebook dinilai belum memberikan jawaban secara jelas.

"Setelah kami berikan masukan, melakukan audit investigasi khususnya terkait dengan data 1 juta pengguna Indonesia-- walaupun pihak regulator Inggris (ICO) mengatakan harus dihentikan sementara. Facebook menjanjikan langkah hukum akan tetap dilakukan dan kami menuntut itu," ujar dia.

Hanafi menegaskan pihaknya mendesak Facebook untuk melakukan audit investigatif karena penyalahgunaan data itu karena sudah masuk kategori pelanggaran hukum.