Kisah Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar, menjadi cerita miris tentang seorang kepala daerah. Terjerat kasus korupsi saat memimpin sebelumnya namun terpilih kembali sebagai Walikota Tomohon, Sulawesi Utara untuk kedua kalinya. Ironinya, dia terpaksa dilantik saat berstatus terdakwa. Dan, terpaksa melantik sejumlah staf di dalam penjara Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Ini baru kali pertama, seorang kepala daerah, dilantik saat berstatus terdakwa. Dengan banyaknya calon kepala daerah maupun kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, bisa jadi hal ini belum akan menjadi yang terakhir.

Seremoni pelantikan Jefferson memang tak seperti biasa. Jumat (07/01) lalu, dia dilantik di Gedung Kementerian Dalam Negeri oleh Gubernur Sulawesi Utara dalam rapat paripurna Istimewa DPRD Tomohon. Pelantikan itu, atas seijin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahannya dalam kasus korupsi APBD Kota Tomohon.

Bahkan, usai dilantik, Jefferson langsung bekerja. Di LP Cipinang tempat dia ditahan, Jefferson melantik para stafnya. Namun sambil menanti kasusnya usai, Jefferson juga menyerahkan tugasnya kepada Wakil Walikota Jimmy Erman yang akan menjadi pelaksana tugas (Plt).

Banyak pihak menyayangkan pelantikan Jefferson yang berstatus terdakwa ini. Indonesia Corruption Watch (ICW),salah satunya. Mereka menilai pelantikan Jefferson tidak sesuai dengan komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini digembor-gembarkan pemerintah.

“Kami menyesalkan mengapa pelantikan tersebut dapat dilakukan. Ini tidak sesuai dengan komitmen pemberantasan korupsi. Katanya kalau mau membersihkan sapunya harus bersih dulu," ujar Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho Sabtu (08/01) kemarin.

Emerson menyayangkan kenapa pengadilan Tipikor sampai memberikan izin untuk pelantikan seorang terdakwa kasus korupsi.

Akan tetapi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta masyarakat untuk tidak risau. Pelantikan Jefferson sebagai Walikota Tomohon tidak menciderai semangat pemberantasan korupsi. Pelantikan itu justru untuk memenuhi tuntutan undang-undang, supaya Jefferson bisa dinonaktifkan sementara sebagai Walikota. “Proses pemberantasan korupsi sama sekali tidak terhambat dengan pelantikan itu.”

Gamawan menilai, pelantikan tersebut sesuai dengan aturan. Dia pun menggarisbawahi, proses hukum yang saat ini tengah berjalan tidak akan terganggu dengan pelantikan ini.

Sementara itu, politisi Golkar yang juga Menko Kesra Agung Laksono meminta, proses hukum yang kini sedang dilalui oleh kader Golkar tersebut agar tidak dipolitisasi. “Silakan diproses.” Golkar, ujar Agung, berharap proses hukum berjalan obyektif dan bersih dari politisasi

Agung menilai, Jefferson saat ini berada dalam posisi siap dan selalu kooperatif untuk menghadapi proses hukum yang harus dilaluinya.