Pemerintah Indonesia akan berupaya agar masyarakat etnik Rohingya yang menganut agama Islam tidak menjadi korban aksi kekerasan di wilayah Provinsi Rakhine, Myanmar tersebut. Indonesia akan melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar dalam upaya menghentikan pembantaian yang telah menelan ratusan korban jiwa tersebut.

"Kita akan berpartisipasi aktif untuk semua kemungkinan yang bisa dilakukan dengan jalur diplomasi," terang Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada pers di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (30/07).

Kata Julian, pemerintah Indonesia akan hadir pada konvensi darurat yang diprakarsai oleh Pemerintah Arab Saudi di Jeddah pada pertengahan Agustus 2012. Pada konvensi darurat tersebut, negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan membahas hal-hal yang terkait isu Muslim minoritas, termasuk masyarakat etnik Rohingya dan konflik di Suriah.

"Pemerintah diwakili Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk Presiden akan membawa pesan mengenai posisi Indonesia, pandangan Indonesia terkait dengan perkembangan konstelasi politik di Myanmar," kata Julian.

Saat ini, sambung Julian, belum ada jadwal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan resmi terkait hal tersebut. Namun demikian, Kementerian Luar Negeri terus mengikuti perkembangan tersebut.

Ditanya apakah Indonesia akan memberikan suaka, Julian mengaku belum bisa menjawab hal tersebut. Begitu pula ketika ditanya apakah pemerintah Indonesia akan menyampaikan nota protes terhadap pemerintah Myanmar. "Nanti akan dijelaskan oleh Menlu (Marty Natalegawa)," tandas Julian.