Sejak Selasa, 2 Januari lalu Indonesia secara resmi telah memulai tugasnya selaku anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB bersama 14 anggota DK lainnya. Pada hari yang sama juga merupakan hari pertama mantan Menlu Korea Selatan, Ban Ki-moon, melaksanakan tugasnya di Markas Besar PBB, New York, sebagai Sekretaris Jenderal PBB yang baru menggantikan Kofi Annan.

Indonesia bersama Belgia, Italia, Afrika Selatan dan Panama akan bertugas sebagai anggota tidak tetap DK-PBB selama dua tahun, menggantikan lima anggota yang telah berakhir masa tugasnya, yaitu Jepang, Denmark, Yunani, Tanzania dan Argentina. Tugas yang akan dibahas DK PBB antara lain upaya penyelesaian masalah dan konflik internasional, termasuk di Timur Tengah, Kongo, Nepal, Haiti dan kemungkinan Myanmar.

Lima anggota tidak tetap yang masih bertugas hingga akhir 2007 adalah Qatar, Kongo, Ghana, Peru, dan Slovakia sementara lima anggota lainnya yaitu AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan China, berada di PBB sebagai anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto.

Belum ada jadwal sidang Dewan Keamanan yang digelar pada hari pertama Indonesia bertugas, namun beberapa hari ke depan akan diisi dengan berbagai pertemuan dan konsultasi di antara para anggota Dewan Keamanan.

Menurut Dubes RI untuk PBB, Rezlan Ishar Jenie, Selasa, sidang DK baru akan digelar pada Senin mendatang (8/1) dengan agenda utama membahas ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Agenda tersebut merupakan bagian dari program kerja yang disusun oleh Rusia sebagai negara yang menjadi ketua DK-PBB untuk bulan Januari. Pada debat terbuka minggu depan, 15 anggota DK akan membahas ancaman-ancaman yang dihadapi dunia saat ini, di masa depan, serta apa yang diharapkan dari Dewan Keamanan dalam upaya menanggulanginya.

"Seperti kita ketahui, ancaman-ancaman yang dihadapi sekarang ini berubah dibandingkan dulu. Ada ancaman-ancaman baru seperti terorisme internasional, peningkatan kejahatan antar-negara ataupun kecanggihan peralatan yang dipakai untuk kejahatan," ungkap Rezlan.

Rusia antara lain telah mengagendakan pembahasan masalah dan konflik di Darfur, Cote D`Ivore, Nepal, serta pemaparan bulanan oleh Sekjen PBB soal perkembangan di Timur Tengah, termasuk Palestina.