Indonesia menyampaikan dukungan resmi kepada Dr. Surakiat Sathirathai dari Thailand untuk menjadi Sekjen PBB menggantikan Kofi Annan yang masa jabatannya habis akhir tahun ini. Surakiat adalah mantan Menlu Thailand yang dikenal memiliki kemampuan diplomasi tinggi dan pengalaman luar negeri yang panjang. Kofi Annan sendiri sudah jauh-jauh hari menyatakan tidak akan maju untuk masa jabatan ketiga kalinya.

“Kita melihat kapasitas dan kualitas calon yang baik. Selain itu, sebagai sesama negara ASEAN, kita melihat akan baik kalau calon Sekjen PBB datang dari Asia Tenggara,” kata Wakil Tetap RI di PBB, Dubes Rezlan Ishar Jenie.

Proses pemilihan sekjen PBB sudah digulirkan secara formal sejak tahun lalu. Ketika itu Indonesia yang menjadi anggota Kelompok Asia, telah mengirimkan surat kepada Presiden Majelis Umum dan Dewan Keamanan yang menyatakan Kelompok Asia berpendapat bahwa giliran Sekjen mendatang harus dijabat oleh seorang dari Asia.

Klaim itu juga didukung oleh banyak negara, seperti kelompok Afrika serta negara-negara lain di Eropa dan Amerika Latin. “Sekarang ini tampaknya sudah ada kebulatan pandangan bahwa, Sekjen PBB mendatang harus datang dari Asia,” katanya.

Untuk itu, Kelompok Asia sudah mengantongi beberapa calon resmi yang akan diajukan, yaitu Surakiat dari Thailand, Danapala dari Srilangka, dan Ban Chin Moon, yang kini menjabat Menlu dari Republik Korea.

Ketiganya merupakan calon resmi yang sudah menyampaikan keinginannya untuk menjadi Sekjen PBB. Untuk mencari Sekjen baru, prosesnya adalah sesuai Resolusi PBB yang berlaku, Dewan Keamanan merekomendasikan seorang calon pada Majelis Umum untuk disahkan. "Jadi sekarang bolanya sedang bergulir di Dewan Keamanan," katanya.

Dewan Keamanan PBB sendiri telah memulai konsultasi formal untuk menyaring calon-calon sejak Januari 2006 saat Amerika Serikat menjadi Ketua Dewan Keamanan. Konsultasi-konsultasi itu belum membicarakan calon tapi baru pada aspek Resolusi PBB. Hal itu baru dibahas intensif bulan Juli mendatang, termasuk masalah reformasi dan revitalisasi Dewan Keamanan dan Majelis Umum terkait dengan mekanisme pencalonan orang nomor satu di badan dunia itu.

Dalam kaitan ini, menurut Jenie, banyak negara merasa perlu kedudukan Majelis Umum yang akhir-akhir ini semakin kurang diperhatikan dibandingkan dengan Dewan Keamanan. Seyogyanya Majelis Umum diberikan peran yang besar di dalam proses pemilihan Sekjen PBB.

Selama ini Sekjen PBB digodok di Dewan Keamanan, selanjutnya Dewan Keamanan mengajukan calon dan tinggal disahkan. Ada kesan seolah-olah Majelis Umum hanya stempel saja.

"Ini perlu diubah," kata Jenie yang pernah menjabat Kepala Perwakilan Kepentingan RI di Portugal saat perundingan segitiga Timor Timur berlangsung.

Ia mengatakan, banyak pemikiran yang muncul seperti calon-calon harus maju untuk menyampaikan visi dan misinya ke kelompok-kelompok regional, kemudian bagaimana kalau ada konsultasi antara Presiden Majelis Umum dan Presiden Dewan Keamanan berkaitan dengan proses yang terjadi.