Hari ini, Rabu (24/09) pukul 05.30 WIB atau selasa (23/09) waktu New York, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menerima jabatan sebagai Presiden Majelis Global Green Growth Institute (GGGI) dari mantan Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen.

Serah terima jabatan dijadwalkan dilakukan di Conference Building, Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.

Nominasi SBY sebagai Ketua Dewan sekaligus Presiden GGGI telah dilakukan sejak lama.

Direktur Jenderal GGGI Yvo de Boer telah datang ke Indonesia untuk menyampaikan pencalonan tersebut langsung kepada SBY pada 9 September lalu.

Organisasi yang bermarkas di Seoul, Korsel, ini bertujuan meningkatkan semangat pertumbuhan hijau, sebuah paradigma yang ditandai oleh keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang.

Presiden SBY fokus pada kegiatan KTT Iklim PBB. Presiden SBY mengikuti pandangan selama 5 menit pada sesi pleno pagi dengan tema Nation Action and Ambition Announcement. Sedangkan pada pleno sore hari, SBY menjadi pemimpin diskusi bersama PM Norwegia Erna Solberg.

Sebelum itu, SBY-Solberg melakukan pertemuan bilateral pada pukul 15.05 waktu New York. Kerja sama Indonesia dengan Norwegia dan elemen-elemen internasional yang lain penting untuk melanjutkan upaya pelestasian hutan yang menjadi prioritas Indonesia, bahkan dunia. Oleh karena itu, Presiden SBY akan menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan REDD+.

Dalam keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum memulai rangkaian kunjungan ke luar negeri ini, Presiden SBY menjelaskan, Indonesia berkepentingan memperjuangkan komoditas kelapa sawit yang selama ini banyak dihadang. Padahal, Indonesia sudah mengikuti kaidah-kaidah internasional untuk memenuhi aspek lingkungan dan persyaratan-persyaratan lain.

"Oleh karena itulah salah satu diplomasi kita, perjuangan saya pribadi, memastikan bahwa tidak ada hambatan bagi produk-produk Indonesia di luar negeri," kata Presiden SBY menegaskan.

KTT Iklim PBB sendiri diselenggarakan untuk memberikan dorongan politik bagi keberhasilan negosiasi instrumen hukum internasional baru untuk menangani masalah perubahan iklim. KTT juga dimaksudkan untuk menegaskan bentuk komitmen negara-negara di dunia dalam penanganan perubahan iklim.