Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan melanjutkan sidang gugatan yang dilayangkan Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Siang dilanjutkan dengan proses pembuktian.

"Mengadili, menolak eksepsi (tangkisan atau bantahan, dan juga pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat) tergugat. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan," kata Hakim Dwiarso Budi Santiarto, Kamis (26/02).

Sebelumnya, Yusril yang mewakili PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) menggugat Gubernur Ganjar sebesar Rp1,5 triliun lebih, terkait sengketa lahan di Pekan Raya Promosi dan Pembangunan (PRPP) Semarang. Gubernur Jateng dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan membatalkan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) di atas tanah sengketa.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menjawab seluruh poin dari gugatan penggugat, maupun jawaban dari para pihak. Hakim menganggap dalil pokok surat perjanjian yang diteken tanggal 7 Mei 1987 antara para pihak tersebut adalah sah.

Di dalamnya ada kata "mengetahui" dan "menyetujui". Selain hal tersebut, hakim juga sepakat bahwa Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kawasan PRPP ada beberapa bagian.

Yakni, kata hakim, ada berupa laut kemudian direklamasi oleh penggugat, dan pembebasan lahan dari warga yang dibiayai oleh penggugat. Atas hal itu, Pemprov Jawa Tengah kemudian mengeluarkan sertifikat Hak Guna Bangunan di atas HPL. "Semuanya atas nama penggugat," kata Hakim Dwiarso.

Menurut hakim keberatan tergugat Gubernur Jawa Tengah terkait gugatan aquo (bersangkutan) soal perjanjian itu tidak berasalan. Hakim menganggap para tergugat adalah pihak yang terkait dalam objek perjanjian tersebut.

"Ini masalah sengketa keperdataan yang berhak diadili di Pengadian Negeri. Eksepsi para tergugat tidak beralasan dan patut ditolak," ucap Hakim Dwiarso.

Selanjutnya, para pihak diminta untuk menyiapkan bukti surat dan tertulis lain dalam proses pembuktian nantinya. Hakim menjadwalkan sidang pada Kamis pekan depan.