Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar gaji kepala daerah dinaikkan. Aher menilai, kenaikan gaji tersebut dapat menghindari para kepala daerah berbuat korupsi.

Usulan itu disampaikan Aher dalam sambutan acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (170/4).

"Saya kira gaji kepala daerah nanti dinaikkan. Usulan ini saya sampaikan langsung kepada Pak Mendagri yang kebetulan ada di sini," kata Aher.

Ia menambahkan, alasan meminta gaji kepala daerah dinaikkan karena ketika dikalkulasi gaji bulanan tersebut ternyata tak sebanding dengan modal politik yang dikeluarkan saat kampanye.

Menyikapi usulan tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan kenaikan gaji kepala daerah berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Itu bukan wewenang saya, itu kewenangan Pak Menpan. (Usulan Aher agar gaji kepala daerah naik) saya kira kalau gaji naik 1.000 kali lipat kalau mentalnya mental korup dia tetap enggak bisa," ujar Mendagri.

Terkait LHKPN, Aher menyatakan itu adalah bentuk ketaatan dan kepatuhan para calon kepala daerah sebelum menduduki jabatan strategis.

"Agar setiap perubahan harta pejabat negara dapat diperiksa lebih lanjut dan diawasi oleh masyarakat, sebagai bentuk pencegahan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme," kata dia.