Danny Setiawan Msi, Gubernur Jawa Barat, Drs Danny Setiawan MSi telah dipemeriksa selama 14,5 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Rabu (5/7) hingga Kamis (6/7) dinihari. Pemeriksaan ini tidak dilakukan di Jakarta tapi di Ruang Pembinaan Hukum (Binkum), Polda Jabar, Bandung. KPK menurunkan tim penyidik sebanyak empat orang yang diketuai oleh Adi Adrian.

Selain Gubernur Jabar, juga diperiksa lima mantan pejabat Pemprov Jabar lainnya yakni Abdul Wahyan mantan Kepala Bappeda Jabar, Budiana mantan Biro Keuangan, Warma Sutarman dan Kumaedhi Syafruddin mantan Asisten IV Bidang Administrasi dan Wahyu Kurnia mantan Biro Perlengkapan.

Mengenakan baju dinas safari warna hijau gelap, Danny Setiawan terlihat kelelahan ketika keluar dari ruang pemeriksaan setelah belasan jam diperiksa. Danny bahkan terlihat menghindar dari kejaran ‘kuli disket’ baik cetak maupun elektronik yang telah sabar menunggu sejak Rabu pagi. Dengan berjalan terburu-buru hendak meninggalkan kompleks Polda Jabar, Danny mencari mobil yang akan membawanya pulang, namun mobil tak terlihat.

Saat itulah wartawan mencecar pertanyaan kepada Gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Golkar itu. Dirinya mengelak ketika ditanya mengenai pemeriksaan oleh tim KPK tersebut. "Ngobrolnya bukan sama saya, banyak teman-teman saya yang lain," ujarnya Danny sambil terus berjalan.

Dengan nada kesal Dannya sempat menanyakan hal tersebut kepada seorang stafnya. Dan ketika mobil menghampiri, Danny langsung masuk tanpa mengacuhkan pertanyaan wartawan. Gubernur Jabar itu diam seribu bahasa.

Sepertinya ada kesepakatan antara Gubernur Jabar dengan tim pemeriksa KPK karena keduanya sama-sama bungkam mengenai pemeriksaan tersebut. Ketika terus didesak oleh wartawan untuk menjawab alasan pemanggilan itu, Ketua Tim Penyidik KPK, Adi Adrian, berkilah kita datang ke sini untuk "ngobrol-ngobrol" dengan Gubernur Jabar dan mengambil keterangan dari dari beliau.

"Begini mas untuk menjelaskan itu bukan kapasitas saya, silakan komunikasikan dengan rekan-rekan anda di Jakarta dan di kita itu ada bagian humasnya," ujar Adi Adrian diplomatis.

Adi sempat menjawab bahwa timnya belum membicarakan masalah teknis namun masih dalam tahap klarifikasi terkait atas pengaduan BIGS. "Nantinya ada `progress` bersama rekan-rekan untuk mengambil langkah berikutnya," ungkap Adi.

Pemeriksaan Gubernur Jabar itu terkait adanya laporan LSM "Bandung Institute of Governance Studies" (BIGS) dan "Forum Aspirasi Guru Independen" (FAGI) Kota Bandung kepada KPK. Laporan itu mengenai penggelembungan dana proyek pengadaan kendaraan di Biro Perlengkapan Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2004 yang mencapai sekitar Rp40 miliar.

Pengadaan kendaraan itu berupa ambulan, Pemadam Kebakaran, `Stoom Wolls`, `Dump Truck`, `Backhoe` dan Mobil Tangga Kabupaten/Kotamadya Se-Jawa Barat ini bernilai total sebesar Rp 100, 59 miliar. Namun berdasarkan penelurusan BIGS dan FAGI harga di tingkat dealer saja untuk sejumlah kendaraan itu hanya Rp60,22 miliar, jadi ada selisih Rp39,78 miliar.