Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai Partai Golkar telah mengingkari kesepatan yang dibuat terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diterbitkan SBY diakhir masa jabatannya. Ketua Umum Partai Demokrat itu meminta kadernya melobi PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk meloloskan Perppu itu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Melalui akun Twitter resminya, @SBYudhoyono, Kamis (04/12) malam, SBY mengatakan, ia menyampaikan sikapnya ini dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI ke-6 yang mengeluarkan Perppu dan Ketua Umum PD saat ini. Ia merasa perlu menyampaikan sikap, karena adanya penolakan dari Partai Golkar. Dalam Munas IX di Nusa Dua, Bali, Golkar tegas menolak Perppu dan menginginkan pemilihan kepala daerah ada di tangan DPRD.

SBY kemudian menjelaskan, dia memegang Nota Kesepakatan Bersama 6 partai politik pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung Perppu tersebut. Nota kesepakatan itu, ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan.

"Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu,” jelas SBY yang mengaku tengah memegang nota itu saat menulis tweet tersebut.

"Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tulis SBY.

SBY mengatakan, Partai Demokrat tidak akan bekerja sama dengan Partai Golkar yang ingin membatalkan pemilihan kepala daerah secara langsung. “Tidak mungkin PD bisa bekerja sama dgn pihak-pihak yg tidak konsisten, ingkar kesepakatan & tinggalkan komitmen begitu saja,” tulis SBY

SBY mengatakan, dirinya menganut politik yang berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan. “Rakyat menginginkan politik seperti ini,” lanjutnya.

Karena itu, SBY memerintahkan kader Demokrat untuk menjalin komunikasi dengan PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat untuk memperjuangkan agar Perppu Pilkada Langsung bisa lolos dan disahkan DPR menjadi undang-undang.

“Sebenarnya saat ini saya ingin "menyepi" dari politik. Tetapi, keadaan mengharuskan saya untuk mengambil sikap tegas & terang,” tulis SBY.