Partai Gerindra masih berkeras ingin meniadakan ambang batas pengajuan calon presiden (capres) atau presidential threshold (PT) di RUU Pemilu. Mereka menilai, keinginan pemerintah sola PT 20 persen hanya untuk menjegal capres tertentu.

"Kami tetap perjuangkan nol persen. Menurut kami, ada inkonsistensi dan inkonsistensional karena menurut kami pemerintah sepertinya tetap berhasrat berharap 20 persen," kata Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/07).

Seperti diketahui, Pansus RUU Pemilu bersama pemerintah akan membahas lima paket terhadap 5 isu krusial di RUU Pemilu. Gerindra akan memilih paket yang angka PT 0 persen.

"Milihnya pokoknya yang ada nol," tegas Muzani.

Agar punya kolega dalam penentuan 5 paket itu, Gerindra mengaku terus menjalin komunikasi dengan fraksi lain di DPR. "Kami sudah berhalo-halo dengan banyak fraksi. Mudah-mudahan tak ada voting. Itu lebih bagus," ujar Muzani.

Muzani mengatakan, keinginan pemerintah soal angka PT 20 persen hanya untuk menjegal calon tertentu. Pemerintah dianggap tak mau banyak capres di Pilpres 2019 mendatang.

"Sepertinya untuk mencegah calon tertentu, memundurkan calon yang lain dan seterusnya, ada suasana itu. Dan menurut saya sih ini kan perhelatan demokrasi, sudahlah, kita buka apa adanya saja," ucap dia.