Tudingan serius mampir ke alamat Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Satgas dinilai memiliki motif lain dengan memanfaatkan Kasus Gayus Tambunan. Satgas dituding sengaja membuat kehebohan dengan memperlemah institusi hukum untuk mengincar Kementerian Hukum dan HAM.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengemukakan hal itu kepada wartawan, Minggu (09/01).

Menurut Bambang Soesatyo, Satgas sengaja membuka peluang bagi upaya pihak tertentu menyerang dan memperlemah institusi hukum. Anggota Komisi Hukum DPR itu melihat motif itu dari cara satgas mengolah isu keluar masuknya Gayus Tambunan dari Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Isunya seperti sengaja dicicil, tidak dikeluarkan sekaligus meski sudah diketahui sejak awal. Menurut Bambang, itu dilakukan karena ada kecenderungan satgas ingin menciptakan kehebohan baru dari perilaku Gayus.

Dalam pandangan Bambang, kehebohan karena Gayus ke luar negeri, Makau, Singapura dan Kualalumpur, September 2010, seharusnya tidak terjadi sekarang. Itu kalau sejak November 2010 Satgas terbuka dan mengumumkan rincian kegiatan Gayus di luar tahanan.

Bambang berkeyakinan, kalau Satgas bekerja jujur, tanpa agenda politik, pasti bisa mendorong Gayus bertutur terbuka tentang kegiatannya di luar Rutan. Dengan begitu, tidak perlu menimbulkan kesan, seperti dicicil pemunculan kasus demi kasus.

Sebab, Ketika Gayus lari ke Singapura, saat kasusnya dalam proses penyelidikan, kata Bambang Soesatyo, hanya Satgas yang berhasil menemuinya, meski disebut secara kebetulan. Berkat bantuan dan peran Satgas pula, polisi berhasil membawa Gayus kembali ke Tanah Air dan menjalani proses hukum seperti sekarang.

Satgas dan publik sebenarnya telah mencatat ulah Gayus 68 kali keluar masuk tahanan sejak 26 Juni 2010 hingga 4 November 2010. Menurut Bambang, Satgas pasti bisa mengorek keterangan kemana saja Gayus pergi dan apa saja yang dilakukannya.

"Jadi, inti persoalannya, Gayus terbukti puluhan kali keluar masuk tahanan, itu semua diatur dan ada yang melindungi," ujar anggota Fraksi Golkar DPR itu.

Bambang Soesatyo akhirnya berkesimpulan, satgas tengah membidik Kementerian Hukum dan HAM dengan dugaan ikut dalam kongkalikong. Terutama dalam penerbitan paspor palsu untuk meloloskan Gayus pergi ke Makau, Kuala Lumpur dan Singapura, September sampai pekan terakhir Oktober 2010.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sudah menyebutkan, paspor atas nama Sony Laksono yang diduga dipakai Gayus bepergian ke luar negeri itu, palsu adanya. Politisi PAN itu memastikan, aparat Imigrasi tak terlibat dalam pembuatan paspor tersebut.