Tim Hukum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, berupaya membongkar politisasi bantuan sosial (bansos) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Caranya yaitu dengan menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, di pekan depan. 

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulia Lubis, mengatakan, selain mendorong MK mengabulkan permintaan menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, pihaknya juga telah menyiapkan saksi-saksi ahli yang kompeten membahas perihal bansos.

"Sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi ya. Kami punya banyak ahli yang akan kami ajukan," kata Todung kepada wartawan, dikutip Jumat (29/3/2024).

Todung mengatakan, Tim Hukum Ganjar-Mahfud belum bisa menyebutkan nama-nama saksi yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan MK pekan depan. 

Namun, Todung hanya mengungkap latar belakang dari para saksi yang direncanakan akan menyampaikan pandangan terkait penyaluran bansos pemerintah di masa Pemilu 2024.

"Saya bisa bocorkan jumlahnya, ada 8 ahli. Ada ahli tata negara, ada ahli psikologi politik, sosiologi politik, komunikasi politik, ada ekonomi juga, ekonomi pertanian yang tahu mengenai bansos, dan juga ahli IT," kata Todung.

Todung mengatakan, pentingnya menghadirkan saksi-saksi ahli dalam sidang dengan agenda pembuktian permohonan perkara PHPU yang diajukan Ganjar-Mahfud.

"Ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi, keterangan, bahan yang selengkap mungkin, untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran kecurangan yang terjadi pada masa Pemilu ini," kata Todung.

Todung mengatakan, kecurangan bukan terjadi pada saat pencoblosan 14 Februari tapi jauh sebelum itu. 

"Itu kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan abuse of power yang terkoordinasi," pungkas Todung. []