Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengkritik keras kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif di 15 ruas jalan tol per 1 November 2015. Ia menilai, kenaikan tarif itu bentuk kebijakan liberal. Pemerintah seakan tutup mata dengan kondisi perekonomian yang sangat menyulitkan masyarakat.

"Pemerintah tampaknya masih terus membuat rakyat semakin menderita dengan kebijakan-kebijakan neolibnya. Harusnya cari jalan kreatif menambah pendapatan negara yang tak merugikan rakyat," ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, kepada pers, Senin (02/10).

Politisi Gerindra ini mengatakan, bukti kebijakan tersebut liberal, terlihat dari semua ruas tol diperlakukan dengan kebijakan yang sama. Padahal, pembangunan jalan tol seharusnya menggunakan konsep build, operate, and transfer (BOT).

Artinya, apabila waktunya kerjasamanya berakhir, tol yang semula dikelola swasta harus dikembalikan kepada negara dan kembali menjadi jalan umum biasa.

"Kita lihat Jagorawi dibangun 1978, harusnya sudah dikembalikan kepada negara. Ruas Jagorawi sudah berkali-kali balik modal, sudah seharusnya digratiskan. Tapi, saat ini malah dinaikkan kembali. Ini rezim neolib namanya," protes Fadli.

Dinaikkannya tarif tol ini, jelas menguntungkan pemodal dan menyusahkan masyarakat. Pemerintah dianggapnya lebih membela kepentingan swasta.