Persoalan tindak pidana korupsi dan maraknya aksi penyerobotan hak orang lain membutuhkan ketegasan dari penegakan hukum untuk menyelesaikannya. Penegakan hukum harus berjalan tegas dan tanpa pandang bulu.

Demikian disampaikan Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto salah satu dari 11 peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat dalam acara "Debat Bernegara" antar Capres peserta konvensi di Palembang, Sabtu (25/01) malam.

“Jika saya dipercaya menjadi presiden oleh rakyat Indonesia akan memprioritaskan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," ujar mantan Panglima TNI itu.

Endriartono menjelaskan, akhir-akhir ini banyak timbul persoalan hukum, hal tersebut muncul karena kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum. “Negara ini negara hukum, jangan biarkan pelanggaran hukum seperti korupsi dan penyerobotan hak orang lain tumbuh subur karena pelakunya terkesan dibiarkan dan tidak mendapatkan sanksi hukum yang berat," katanya.

Selain ketegasan, untuk meningkatkan kewibawaan bangsa dan negara di mata masyarakat internasional, juga perlu ketegasan dalam menghadapi ancaman dari pihak luar.

Endiartono mengatakan, ancaman pihak luar seperti aksi penyadapan telepon Presiden dan Ibu Negera dan upaya negara Malaysia mengakui beberapa wilayah teritorial dan kebudayaan Indonesia, perlu dihadapi dengan tindakan tegas.

“Melalui ketegasan dalam penegakkan hukum, diyakini negara ini ke depan dapat dibangun lebih baik lagi, serta kesejahteraan rakyat dan kewibaaan bangsa dapat meningkat,” tandas pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah 29 April 1947 itu.