Sejak terbentuk enam bulan lalu, empat anggota Panwaslu belum menerima gaji. Mereka mengaku telah beberapa kali mengajukan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk dimasukkan APBD, tetapi hingga dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah, belum ada kepastian dana akan cair.

Hal itu diungkapkan Wismalinda Rita kepada wartawan di Bengkulu, Senin (14/06). Menurut dia, tak hanya empat anggota yang belum menerima gaji. 20 staf lapangan dan bagian administrasi juga hingga saat ini belum menerima honor. Alasannya tidak ada dana. Akibatnya, kata dia, Panwaslu kesulitan untuk menjalankan tugas pengawasan. Padahal pilkada gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati akan digelar serentak pada 3 Juli 2010.

"Agar kegiatan sehari-hari tidak terganggu, Panwaslu Bengkulu mencari dana pinjaman, bahkan terkadang menggunakan dana pribadi anggota, walaupun nilainya tidak terlalu besar," ujarnya.

Wismalinda mengancam, jika hingga (15/06) dana yang diajukan tidak cair. Panwaslu akan berhenti bekerja. Karena keesokan harinya sudah memasuki hari pertama masa kampanye. Salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pilkada.

Ia patut heran dengan sikap Pemprov Bengkulu tersebut. Pasalnya SK untuk pencairan dana Rp2 miliar telah disetujui jauh sebelumnya. Begitu pula dengan nota kesepakatan pencairannya telah ditandatangani, termasuk persyaratan administrasi sudah lengkap. “Jika alasannya tidak ada dana mengapa anggaran untuk KPU telah dicairkan sedang Panwaslu belum,” ujarnya.