Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta parlemen untuk menyetujui perpanjangan status darurat militer di Mindanao, Filipina selatan. Darurat militer telah berlangsung selama hampir dua bulan, sementara pertempuran antara militer dan pemberontak Maute di Marawi masih terus berlangsung.

Pada Senin malam (17/07), Duterte bertemu dengan parlemen untuk mendiskusikan perpanjangan masa darurat militer itu. Meski militer mengklaim berhasil menguasai 80 persen wilayah Marawi, Duterte mengatakan sekitar 600 bangunan di sana masih belum steril dari bom, ranjau, dan senjata-senjata lainnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Pantaleon Alvares mengatakan parlemen memandang tidak ada alasan untuk menolak permintaan tersebut.

Konstitusi Filipina mengizinkan presiden memberlakukan darurat militer selama 60 hari. Selama darurat militer, Presiden boleh mengerahkan angkatan bersenjata untuk menekan kekerasan dan pemberontakan di luar hukum. Setelah 60 hari, presiden bisa memperpanjang darurat militer tersebut dengan jangka waktu yang ditetapkan Kongres.

Darurat militer diberlakukan setelah kelompok Maute menyerang Kota Marawi dan melakukan perlawan sejak 23 Mei lalu. Sejak saat itu pula, kelompok terafiliasi ISIS ini menyandera sejumlah warga sipil yang terjebak di area konflik.

Sejauh ini, lebih dari 500 orang tewas dalam bentrokan di Marawi, termasuk ratusan teroris dan puluhan tentara serta warga sipil. Menurut militer Filipina, sekitar 100 warga sipil juga diperkirakan masih terjebak di wilayah pertempuran tersebut.