Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak permintaan penambahan anggaran yang diajukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait kajian untuk pemindahan ibu kota negara.

Anggota Komisi XI DPR Refrizal menyarankan pemerintah menghentikan kajian pemindahan ibu kota. “Jangan habiskan energi karena masih ada kegiatan untuk yang lain. Jadi saya minta stop polemik ini, karena anggarannya tidak ada," ujar dia di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (24/07).

Pernyataan serupa disampaikan Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno. Menurutnya, tahun ini sudah diputuskan untuk tidak memberikan anggaran pemindahan ibu kota. Sebab, DPR menilai kondisi perekonomian sedang berat. "Jadi tahun depan mungkin kita bisa bicarakan ya," ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyayangkan anggaran batal diberikan. Ia mengatakan, rencana pemindahan ibu kota justru sangat diseriusi oleh Bappenas. Saat ini, sudah dilakukan pembuatan kajian yang sifatnya komprehensif bukan parsial.

Oleh karena itu pada pembahasan RKA-KL dengan Komisi XI sebelum rapat panja belanja pemerintah pusat dilakukan, Bappenas sudah mengajukan adanya tambahan anggaran sebesar Rp26 miliar. Dengan rincian Rp7 miliar untuk kajian mengenai pemindahan ibu kota.

"Tapi kebetulan mungkin pembahasan di Banggar dan Kemenkeu ini (anggaran tambahan) tidak masuk. Jadi anggaran tetap sama sesuai dengan pembahasan RKA-KL 2017," tuturnya.

Adapun anggaran induk Bappenas di dalam APBN 2017 sebesar Rp1.408,09 miliar dengan pemotongan anggaran dalam RKA-KL 2017 sebesar Rp49 miliar menjadi Rp1.348,9 miliar.

Bambang mengatakan, meski anggaran pemindahan ibu kota tidak diberikan, Bappenas berjanji akan terus melanjutkan kajian tersebut. Caranya dengan melakukan kerjasama dengan kementerian-kementerian lain.

“Sehingga mungkin bisa dimanfaatkan resources di kementerian lain plus di Bappenas sendiri sudah ada kajian sejak awal di 2017 mengenai kota baru," ujarnya.

Dikatakan Bambang, pemerintah tengah melakukan kajian terkait pembentukan 10 kota baru di Indonesia. Ia mengatakan, sebagian anggaran bisa digunakan dan tentunya bisa melakukan realokasi apabila diperlukan. "Ini untuk bisa menyempurnakan studi mengenai ibu kota," tandas dia.