Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diminta untuk mulai fokus untuk membangun kekuatan maritim. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 telah mengalokasikan Kemenhan mendapat anggaran terbesar dibanding kementerian lainnya, yakni Rp77 triliun.

“Alokasi anggaran pertahanan mengalami peningkatan sekitar Rp5 triliun dari 2012 sebesar Rp72 triliun. Sehingga, anggaran yang besar harus difokuskan untuk pengadaan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), selain untuk belanja prajurit,” kata Anggota Komisi I DPR dari F-PDIP Helmy Fauzi, di Jakarta, Rabu (22/08).

Helmy menyarankan, prioritas alusista jangan lagi terfokus pada matra darat. Namun seharusnya pemerintah fokus untuk membangun kekuatan maritim.

"Ancaman aktual dan potensial saat ini, justru ancaman nontradisional, yang umumnya datang dari laut. Seperti, perompakan (piracy), human trafficking, drugs smuggling, illegal fishing, dan illegal logging," ungkap Helmy.

Menurut Helmy, Kemenhan harus melipatgandakan jumlah kapal laut maupun kapal selam. Tujuannya untuk menciptakan efek deterrence, mengawal dan mengamankan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), serta menjaga sumber daya kekayaan laut dari setiap ancaman dan gangguan eksternal.

Helmy mengatakan, pembelian alutsista sering kali hanya didasarkan pada produk yang murah tanpa memperhatikan kualitas. Namun akhirnya peralatan yang dibeli kemudian tidak bermanfaat untuk jangka panjang, terutama dalam kepentingan memenuhi target kekuatan minimal.