Menyusul tudingan dari banyak kalangan yang menilai pembelian 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara senilai 246,8 juta dolar AS oleh Pemerintah Pusat karena adanya intervensi asing, dibantah oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

“Tidak betul sama sekali kalau ada yang menduga-duga ada intervensi dari pihak mana pun, khususnya asing,” tandas Agus Martowardoyo, di Jakarta, Senin, (09/05).

Agus menjamin, pembelian saham yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ada intervensi dari pihak mana pun, baik asing maupun domestik. Pembelian saham itu dilaksanakan berdasarkan profesionalisme. "Hal itu adalah yang justru kita ingin berikan jaminan perihal integritas dan profesionalisme dari keputusan pemerintah," jelasnya.

Menurut Agus, pembelian saham Newmont, justru karena pemerintah ingin memberikan jaminan integritas dan profesionalisme dari keputusan pemerintah untuk Newmont. Sejauh ini, proses administrasi pembelian 7% saham Newmont sudah selesai.

Agus juga menyampaikan pemerintah berkepentingan untuk menjaga pembayaran pajak Newmont dan mencegah jangan sampai institusi raksasa ini melakukan hal-hal yang melupakan prinsip. Misalnya melakukan hal yang tidak efisien dan tidak lagi menjaga lingkungan. “Di lain pihak kita ada kesempatan untuk belajar dari Newmont untuk lebih memahami industri ekstraktif, itu Insya Allah juga akan terwujud,” katanya.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat Mengadili yang terdiri dari Gerakan Anti Neo-Liberal, Laskar Usir Neolib dan Gerakan Pemuda Rakyat, memprotes tindakan pemerintah pusat membeli 7% saham PT NNT. Mereka mendesak agar divestasi 7% sahan Newmont dikembalikan kepada pemerintah daerah (pemda).

Ketua Koalisi Rakyat Mengadili, Ismail mengatakan, dengan menyerahkan 7% saham tersebut, berarti pemerintah mendorong desentralisasi fiskal yang menjadi pilar pelaksanaan otonomi daerah untuk membangun daerah.

Menurut Ismail, keinginan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan untuk menguasai 7 persen saham tersebut merupakan bentuk pembangkangan dan bertentangan dengan keputusan DPR.

“Artinya Menteri Keuangan telah mencederai nilai-nilai keadilan yang seharusnya bisa dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan daerah NTB,” tutur Ismail.

Koalisi Rakyat Mengadili meminta Menteri Keuangan untuk membatalkan pembelian 7% saham Newmont. Karena menurutnya, hasil emas di NTB harus dikembalikan kepada masyarakat NTB. “Harusnya kita mengusir asing dari bumi NTB,” pungkas Ismail.