Tuntutan agar pejabat publik segera mundur dari jabatannya di partai politik menjadi problem serius bagi Presiden Megawati dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Tuntutan itu menjadi buah simalakama bagi Megawati dan PDIP. Mundur dari jabatan ketua partai, pemerintahan Megawati bakal gampang digoyang dan PDIP terancam pecah. Jika tetap merangkap, juga bakal sulit menghadapi opini publik yang juga bakal merusak citranya.
Jika mundur dari PDIP, keberlangsungan pemerintahan Megawati bisa terancam, gampang digoyang. Itu karena karena sistem semi parlementer yang kini berjalan di Indonesia. Padahal saat ini, diperlukan pemerintahan yang kuat dengan dukungan politik dari parlemen. Dengan demikian jabatan sebagai pemimpin parpol tetap diperlukan sebagai penopang. Sehingga jaminan dukungan mayoritas di parlemen tetap terjaga.
Buat PDIP, soal rangkap jabatan dan mundurnya Megawati juga mendatangkan persoalan besar. Karena, pentingnya jabatan ketua umum partai bagi putri Bung Karno ini untuk melanggengkan kekuasaannya , di sisi lain juga lebih menguntungkan posisi PDIP. Selain keuntungan politis yang diperoleh oleh PDIP, figur Megawati ternyata masih sangat kuat berpengaruh terhadap dukungan politik dan sebagai perekat di dalam tubuh partai.
Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh LP3ES dan CESDA menggambarkan demikian. Megawati masih dianggap sebagai tokoh penentu terhadap partai yang dipimpinnya. Pasalnya, hampir separoh (49 persen) masyarakat umum (nonpartisan) menilai kondisi PDI-P akan lebih buruk tanpa Megawati dan hanya 6 persen yang sebaliknya menilai PDI-P akan lebih baik tanpa Megawati. Tetapi masyarakat yang menyatakan kondisi PDI-P tanpa Megawati sama saja juga tidak sedikit (39 persen).
Di kalangan intern warga PDI-P sendiri juga mempunyai pandangan yang sama dengan masyarakat umum. Buktinya, 59 persen pendukung PDI-P menganggap ketiadaan Megawati di partai itu akan berdampak buruk, sedangkan yang menyatakan sama saja sebanyak 33 persen dan menilai PDI-P lebih baik tanpa Megawati hanya 6 persen.
"Harus diakui Megawati sangat dibutuhkan PDIP, dia menjadi pemersatu. Hanya dia yang bisa menyatukan faksi-faksi yang selama ini berkonflik di PDIP. Tanpa Megawati, PDIP bisa hancur," ujar peneliti CESDA Rahadi Teguh Wiratama kepada PolitikIndonesia.com di Jakarta, Kamis (21/02/2002)
Sekadar untuk diketahui, jajak pendapat itu dilakukan dengan mengambil sampel secara acak di 10 kota di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Mataram dan Jayapura. Masyarakat yang menjadi sampel 1.236 orang yang terdistribusi secara proporsional antara daerah Jawa 762 responden dan luar Jawa 474 responden. Jajak pendapat yang dilaksanakan LP3ES bekerja sama Center for the Study of Development and Democracy (CESDA) tersebut dilakukan melalui metode wawancara per telepon.
Posisi Megawati memang dilematis. Jika dirinya menolak melepaskan jabatannya, maka boleh jadi berbagai tudingan akan diarahkan kepadanya. Misalnya, tudingan KKN dan konflik kepentingan dan lainnya.
Apalagi, bukan tidak mungkin, jika tak lagi memimpin partai, jabatan dan segala kemudahan yang kini diperoleh bisa terbang begitu saja di masa mendatang. Satu hal lagi, yang sudah bukan rahasia, jabatan dan fasilitas publik yang dipegang elit parpol kerap dijadikan ‘kuda tunggangan’ untuk kepentingan partai termasuk untuk mengumpulkan dana politik.
Bagi kepentingan menumbuhkan iklim demokrasi, jabatan rangkap Megawati memang tak memberikan ruang yang kondusif. Sepak terjang pemerintahan apakah baik atau tidakmenurut publik akan terselamatkan karena mayoritas kontrol parlemen masih dibawa kendali Megawati.
Anggota DPR, khususnya dari PDI-P, akan sangat memperhitungkan posisinya jika berhadapan dengan Ketua Umum Partainya. Konsekwensinya adalah tetap bungkam atau memilih jalan seperti Sophan Sophian yang juga akan disusul oleh beberapa anggota yang lain. Ringkasnya, komitmen reformasi untuk memberantas KKN sulit diwujudkan oleh pemerintahan saat ini karena pemerintahan adalah kekuatan mayoritas di parlemen juga.
© Copyright 2024, All Rights Reserved