Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil berjanji akan memperkuat audit kinerja kementerian dan lembaga serta pelaksanaan program-program pemerintah untuk masyarakat. Selain itu, BPK akan beri perhatian khusus pada program subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang nilainya mencapai Rp20 triliun.

Hal tersebut disampaikan Rizal usai dilantik menjadi Ketua BPK di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (28/05). Rizal mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua BPK dipandu Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jakarta pada Senin.

Wakil Presiden Boediono, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, para anggota BPK, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu.

“Fokus kami nanti menyelesaikan LKPP pemerintah di 86 kementerian dan lembaga, 542 kabupaten/kota, dan 34 provinsi," ujar Rizal.

Rizal mengatakan, BPK akan membantu memastikan program kementerian tersebut sudah tepat sasaran. “Apabila belum tepat maka kami akan memberi rekomendasi ke depan. Penekanan saya adalah semua hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, seperti Raskin," ujarnya.

BPK, tambah dia, juga akan meluruskan program bantuan sosial yang tidak tepat yang nilainya mencapai Rp90 triliun. Rizal mengatakan BPK akan membantu pemerintah memastikan bantuan dana sebesar itu bisa sampai ke masyarakat sasaran.

Menurut dia, BPK akan membuat rekomendasi untuk memastikan program-program tersebut selanjutnya bisa tepat sasaran berdasarkan hasil audit. “Anda tahu bahwa banyak (penyimpangan bansos) di Banten," tandas dia.