Konsep koalisi politik untuk meraih dukungan dalam membentuk pemerintahan memang bukan hal yang tabu. Di dalam realitas politik, jika tak ada kekuatan politik yang dominan maka terbuka peluang untuk berkoalisi. Bagaimana peluang koalisi memang sangat tergantung pada kerjasama partai-partai yang bersaing dalam pemilu nanti.

Menghadapi pemilihan umum 2004 nanti tampaknya partai besar seperti Golkar dan PDIP tak ingin kecolongan dan mulai merancang skenario koalisi. Partai Golkar sendiri sudah mulai mengisyaratkan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Pemilu 2004 mendatang.

Berkaitan dengan itu, kemungkinan besar posisi calon wakil presiden (cawapres) akan diisi Partai Golkar sedangkan calon presiden (capres) dari PDI-P.

Isyarat itu diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (9/4) siang. Namun menurut Akbar, koalisi itu baru sebatas wacana dan belum dibicarakan secara formal dengan PDI-P.

Tentang posisi presiden dan wapres, menurut Akbar, Golkar lebih memilih wapres. Pertimbangannya, PDI-P masih akan menang dan Golkar juga tetap menjadi pemenang kedua sehingga wajar kalau posisi nomor satu diduduki oleh PDI-P.

Dengan koalisi Golkar dan PDI-P ini, Akbar optimistis, paket capres dan cawapres dari dua partai ini akan memperoleh suara lebih dari 50 persen, dan 20 persen di semua provinsi. Artinya, cukup satu putaran saja paket tersebut sudah bisa ditetapkan sebagai calon terpilih.

Target Partai Golkar sendiri, kata Akbar, akan memperoleh suara lebih dari Pemilu 1999 lalu. Kalau pemilu sebelumnya Golkar memperoleh suara 24,9 persen, dalam Pemilu 2004 mendatang bisa naik sampai 30 persen.

Ditanya mengenai syarat capres Akbar menegaskan, Partai Golkar lebih setuju pada angka dukungan 20 persen. Syarat dukungan 20 persen itu, kata dia, cukup beralasan bagi seorang capres untuk mendapatkan dukungan.

Dijelaskannya, pemimpin pemerintahan yang diharapkan di masa mendatang adalah figur yang mempunyai basis dukungan politik di DPR. Sebab, Indonesia saat ini membutuhkan stabilitas untuk memperbaiki perekonomian dan mengatasi konflik keamanan.

Sedangkan tentang munculnya wacana di Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR untuk menaikkan angka 20 persen syarat capres menjadi 35 persen, menurut Akbar, hanya merupakan wacana. Keputusan Partai Golkar adalah 20 persen, sebab syarat 20 persen itu cukup wajar.

Menanggapi pernyataan Akbar itu, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P), Pramono Anung Wibowo mengatakan, partainya siap bekerja sama dengan kekuatan partai politik (parpol) lainnya. "Kerja sama itu akan dilakukan PDI-P dengan siapa saja, termasuk dengan Partai Golkar," katanya, Kamis (10/4).

Partai Golkar sebagai partai pemenang kedua Pemilu 1999, menurut Pramono memang mempunyai kesamaan visi dan misi dengan PDI-P. Tetapi, untuk membangun pemerintahan yang kokoh, PDI-P tentu tidak menutup kemungkinan koalisi atau kerja sama dengan kekuatan parpol lainnya.

Kerja sama dengan kekuatan lain, menurut Pramono, perlu untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan yang lebih kokoh dan stabil.

Karena itu, kerja sama atau koalisi harus dibangun secara lengkap dan komprehensif, tidak semata untuk perebutan kursi presiden dan wapres.

'Koalisi perlu bukan sekadar merebut kursi kekuasaan tetapi terutama dalam kerangka membangun pilar demokrasi yang lebih kuat seperti amanat UUD 1945,' tutur Pramono.

Disebutkan pula, koalisi yang dibangun parpol-parpol sangat penting. Sebab, sebuah pemerintahan tanpa dukungan kuat di parlemen atau masyarakat akan mengalami kesulitan dan hambatan menjalankan programnya.

Berkaitan dengan syarat dukungan 20 persen bagi capres dalam RUU PPWP, Pramono mengatakan, PDI-P belum mengambil sikap final. Tetapi syarat pencalonan presiden memang perlu dan sangat rasional. Soal berapa angkanya, masih bisa diperdebatkan.

Menurutnya, fraksinya di DPR belum pernah menyebutkan mematok angka 20 persen atau 10 persen, sebab belum ada sikap final dari partai. Yang jelas, syarat itu harus dilihat secara jernih.