Badan Informasi Geospasial (BIG) berhasil meraih sertifikasi ISO/IEC 20000-1-2011 dari British Standards Institution (BSI). Sertifikat tersebut diberikan sebagai tanda telah terpenuhinya standard tentang IT Service Management (ITSM) pada layanan teknologi informasi (TI) di lingkungannya, pada periode tahun 2017.

Kepala BIG, Hasanuddin Z Abidin mengatakan, sertifikasi ISO 20000 ini terkait layanan internet, surat elektronik (email) dan could system. Dengan adanya sertifikasi ini, pihaknya pun memiliki tanggungjawab lebih berat. Apalagi penyelenggaraan informasi geospasial atau pemetaan nasioanal berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi.

“Saat ini tanggungjawab kami menjadi lebih besar. Bahkan, kami harus bisa menjags sertifikasi ISO ini. Karena kami sudah dianggap berkompeten dalam memberikan layanan di bidang informasi geospasial dasar (IGD),” katanya kepads politikindonesia.com usai menerima penyerahan sertifikat tersebut di Kantor BIG, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa (09/01).

Dijelaskan, pihaknya memang memiliki tugas dalam pengaturan penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) di Indonesia dan ini berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi atau Information Technology (IT). Adapun tahapan dalam penyelenggaraan IG seperti pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan IG memerlukan dukungan IT yang handal.

“Untuk memastikan implementasi IT dapat mendukung bisnis proses, maka kami perlu menerapkan standar internasional dalam pengelolaan layanan IT. ISO 20000-1-2011 adalah standar yang diperuntukkan untuk sertifikasi manajemen IT. Standar ini dimaksudkan untuk memungkinkan semua organisasi yang berpondasi pada teknologi informasi mampu menerapkan praktik terbaik yang ditetapkan secara internasional,” ungkapnya.

Menurutnya, manfaat dari pemenuhan sertifikat ini adalah layanan TI dilakukan sesuai standar internasional dan memastikan kebutuhan pengguna terpenuhi dan berkelanjutan. Secara undang-undang, pihaknya memang bertugas mengumpulkan data lG, mengelola, menyimpan dan mendistribusikannya.

“Makanya ITSM harus diperkuat. Terlebih penyelenggaraan IG yang berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan penerimaan sertifikasi ISO ini, kami adalah instansi pemerintah kedua setelah Kementerian Keuangan yang telah terlebih dahulu meraih ISO/IEC 20000-1-2011,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Sales dan Marketing BSI, Rudi Antoni mengungkapkan, sebelum menyerahkan sertifikasi ISO, pihaknya terlebih dahulu melakukan audit melihat kesiapan sistem dan layanan serta unsur lain seperti sumber daya manusia. Karena, nantinya setiap tahun pihaknya akan datang untuk melihat apakah implementasi layanan masih berjalan dan ada perbaikan.

“Tidak ada istilah setelah raih ISO kemudian berhenti memberikan layanan berkualitas. Karena ISO 20000-1:2011 merupakan standar internasional pertama untuk ITSM. Standar ini untuk menggantikan British Standards BS 15000. Pertama kali dipublikasikan pada Desember 2005,” ucapnya.

Seperti pendahulunya, lanjut Rudi,BS 15000, awalnya dikembangkan untuk menggambarkan pedoman praktik terbaik yang terdapat dalam kerangka kerja Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Tanpa menutup kenyataan di sisi lain, standar tersebut juga mendukung kerangka kerja dan pendekatan ITSM lainnya.

“Kami berharap, melalui penerapan sertifikat ini dapat meningkatkan kualitas layanan BIG bagi instansi pemerintah, pemda dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan IG. Hal ini dapat dilihat dari faktor kualitas data yang dihasilkan, pelayanan yang cepat dan responsif terhadap permintaan pengguna. Sehingga kinerja dan produk BIG ke depannya menjadi lebih baik,” pungkasnya.