Amerika Serikat menyatakan diri keluar dari keanggotaan di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa (19/06). AS mengambil keputusan itu setelah upayanya mereformasi Dewan HAM PBB, sesuai kemauannya, tak berhasil.

Keputusan untuk keluar dari Dewan HAM PBB disampaikan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley dalam jumpa pers yang didampingi Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo.

“Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami tidak mengizinkan kami tetap menjadi bagian dari organisasi munafik dan egois yang melecehkan hak asasi manusia," ujar Haley.

Haley menuding, sejak lama, Dewan HAM menjadi pelindung pelanggar HAM, dan menjadi tangki septik bias politik. “Sayangnya, sekarang terlihat bahwa desakan kami untuk reformasi tak digubris."

AS telah beberapa kali menyuarakan, agar negara anggota Dewan HAM PBB yang dianggapnya sebagai pelaku pelanggaran HAM dikeluarkan dari keanggotaan. "Reformasi ini diperlukan untuk membuat dewan itu menjadi badan advokasi HAM yang serius," tutur Haley.

Dibentuk pada 2006 untuk melindungi HAM dunia, Dewan HAM PBB memang kerap mengeluarkan keputusan dan laporan yang dianggap berbenturan dengan kepentingan AS.

Haley menyebut, selama ini Dewan HAM PBB sangat menaruh perhatian pada sikap Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Di sisi lain, organisasi itu sangat jarang menyinggung pelanggaran yang dilakukan oleh musuh AS, seperti Venezuela atau Kuba.

Mengamini pernyataan Haley, Pompeo berkata, "Sikap dewan yang terus menerapkan bias terhadap Israel tak dapat diterima. Sejak dibentuk, dewan ini mengadopsi resolusi mengecam Israel lebih banyak ketimbang seluruh dunia jika disatukan."

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyayangkan keputusan AS keluar dari Dewan HAM PBB. “Arsitektur HAM PBB berperan penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh penjuru dunia."

Human Rights Watch (HRW) pun mengkritik keputusan AS ini. Menurut mereka, ketidakhadiran AS dalam Dewan HAM PBB membuat pemerintah lain kesulitan menyoroti sejumlah masalah HAM serius.

“Penarikan diri pemerintahan Trump adalah cermin kesedihan dari kebijakan HAM satu dimensi mereka: membela pelanggaran Israel dari kritik ketimbang hal lainnya," ucap Direktur Eksekutif HRW, Kenneth Roth.

Roth mengatakan, "Dewan HAM PBB memegang peranan penting di sejumlah negara, seperti Korea Utara, Suriah, Myanmar, Sudan Selatan, tapi yang dipedulikan Trump hanya membela Israel."