DPW PKS Jakarta usulkan Anies Baswedan jadi cagub. Kursi PKS di Jakarta ada 18. Tinggal gandengan dengan Nasdem, PKB dan PDIP. Tambahan satu partai saja, itu lebih dari cukup bagi PKS untuk mengusung Anies.

Kenapa DPW PKS Jakarta usung Anies di Pilgub Jakarta? Alasan utamanya karena para pemilih PKS di Jakarta menginginkan Anies jadi gubernur. Ada desakan dari para kader, juga konstituen PKS di Jakarta untuk mengusung Anies.

PKS adalah salah satu partai yang paling konsisten menyuarakan aspirasi konstituennya. Makanya PKS menjadi partai yang sangat solid. Hampir mirip dengan PDIP, mesin politik PKS bekerja dengan sangat disiplin dan militan.

Kalau PDIP merespons rekomendasi dari DPW PKS Jakarta untuk mengusung Anies, maka akan ada duet PKS-PDIP. Sementara Nasdem dan PKB dari awal sudah sepakat untuk mengusung Anies.

Meski dinamika politik terus mengalami perkembangan, khususnya berkaitan dengan adanya koalisi yang sedang dibangun oleh calon penguasa baru, yaitu Prabowo-Gibran.

Bagaimana dengan godaan istana terhadap Nasdem dan PKB? Boleh jadi Nasdem dan PKB diajak gabung ke koalisi Prabowo-Gibran tapi dengan satu syarat "tidak boleh ikut mengusung Anies di Pilgub Jakarta".

Kembali ke PKS, sulit bagi partai dakwah ini untuk mengabaikan aspirasi kader dan konstituennya. PKS beda dengan PPP.

Karena abai terhadap konstituennya, PPP gagal ke Senayan. Karena perolehan suaranya kurang dari empat persen. Ini kali pertama PPP tidak punya satu pun wakilnya di Senayan sejak PPP lahir. Dan, PPP Tamat! PKS nampaknya tidak akan melakukan langkah politik seperti PPP.

Usung Anies, PKS ingin menjadi partai yang selalu mendengar dan merespons aspirasi konstituennya. Ini ciri khas dari PKS. Juga PDIP.

Selain karena aspirasi dari para kader dan konstituen, DPW PKS Jakarta juga punya argumentasi logis mengapa harus usung Anies. Pertama, karena Anies incumbent. Kedua, elektabilitas Anies jauh dari kandidat lainnya. Artinya, peluang Anies untuk menang di Pilgub Jakarta sangat besar.

Jika Nasdem dan PKB gabung ke koalisi istana, apakah PKS tidak ikut serta? Di internal PKS, ada pro dan kontra. Sebagian menginginkan gabung. Sebagian lainnya tetap menghendaki berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi. Sesuatu yang wajar dalam dinamika politik kepartaian.

Jika saja PKS memilih gabung ke istana, ini bukan masalah yang serius. Sebab, Prabowo dan PKS, keduanya punya hubungan emosional dan historis. Dua kali PKS ikut mengusung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Keduanya juga pernah bersama-sama menjadi oposisi, yaitu tahun 2014 hingga 2019, sebelum Prabowo gabung ke Jokowi.

Prabowo juga tidak punya masalah dengan konstituen PKS. Prabowo bukan Jokowi. Konstituen PKS cenderung resisten terhadap Jokowi, tapi tidak kepada Prabowo. Kekecewaan para pemilih PKS atas bergabungnya Prabowo ke Jokowi lebih bersifat temporer.

Maka bagi PKS, bergabung dengan pemerintahan Prabowo tidak akan mengalami resistensi yang besar. Meskipun menjadi oposisi juga bukan pilihan yang buruk. Ikut koalisi atau tetap menjadi oposisi, keduanya adalah pilihan yang sama-sama baik buat PKS.

Dengan begitu, PKS bisa usung Anies di Pilgub Jakarta, sekaligus menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Bagi Anies sendiri, ini tidak masalah. Bagi konstituen PKS, ini juga bukan pilihan yang resisten. Namun bagaimana jika bergabung dengan Prabowo mensyaratkan PKS harus meninggalkan Anies, apa yang akan dipilih PKS?

Hanya PKS yang bisa menjawabnya.

*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa