Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi merencanakan untuk berkunjung ke Indonesia pada akhir Januari ini. Kunjungan Suu Kyi, merupakan kunjungan kenegaraan seperti pada umumnya para pemimpin dunia lakukan.

"Kami berharap, kunjungan Aung San Suu Kyi bisa terlaksana akhir bulan ini. Tetapi, semuanya harus dipastikan terlebih dahulu," kata Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Aung Htoo kepada pers di Jakarta, Rabu (04/01) malam.

Kunjungan ini menjadi suatu bentuk pengenalan Myanmar ke Indonesia, yang diharapkan dapat menarik investor dari Indonesia, agar mau berinvestasi di Myanmar. "Ini juga menjadi kunjungan balasan dan tanda terima kasih Myanmar atas dukungan Indonesia selama ini," ujar Dubes Aung.

Htoo belum mendapatkan kepastian tanggal kunjungannya. Namun kali ini, dipastikan perempuan peraih Nobel Perdamaian itu akan menyambangi Indonesia untuk pertama kalinya sejak terpilih.

"Pemerintah ini baru terpilih pada Maret 2016, jadi ini kunjungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentunya tujuan utama adalah bertemu dengan pemimpin Indonesia dan secara langsung ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Indonesia kepada Myanmar selama ini," jelasnya.

Sebelumnya, Suu Kyi dijadwalkan melawat ke Indonesia pada 30 November hingga 2 Desember 2016. Akan tetapi kondisi dalam negerinya yang tak memungkinkan, membuat Suu Kyi membatalkan perjalanan luar negerinya. Masalah yang dimaksud adalah kembali memanasnya konflik kekerasan di negara bagian Rakhine yang mayoritas dihuni etnis Rohingya.

Pertemuan antara Suu Kyi dengan para Duta Besar ASEAN pada 19 Desember 2016, menghasilkan sebuah rumusan matang. Yakni, sepakat saling membantu untuk menuntaskan kasus etnis Muslim Rohingya di Rakhine.

Duta Besar Indonesia untuk ASEAN, Rachmat Pramono mengatakan, pertemuan ini merupakan tanda dan bukti bahwa Myanmar sudah mampu membuka diri terhadap masalah krisis kemanusiaan. Indonesia yang menganut paham noninterference (menolak intervensi kepentingan negara lain) siap membantu kapan pun, dengan catatan, bantuan tersebut diminta langsung oleh pemerintah Myanmar.