Sepanjang periode 1 – 15 Februari, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerima 4.563 pengaduan masyarakat dalam bentuk SMS dan surat ke PO BOX 9949. Ragam masalah yang disampaikan, mulai soal narkoba, korupsi, bahkan hingga perlakuan media massa yang tidak seimbang dalam pemberitaannya.

Demikian disampaikan oleh Staf Khusus Presiden (SKP) bidang Komunikasi Sosial, Sardan Marbun, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (21/02). “Masyarakat prihatin terhadap media yang mendiskreditkan dan mengadu domba serta pemberitaannya tidak berimbang,” ujar Marbun.

Marbun menambahkan, selain keluhan soal pemberitaan pers yang tidak berimbang, pada periode 1 – 15 Februari 2013, pengaduan masyarakat kepada Presiden SBY juga didominasi oleh masalah korupsi. “Banyaknya berita-berita terungkapnya kasus korupsi telah meresahkan masyarakat, sekaligus memacu harapan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang tegas kepada siapapun,” jelas Marbun.

Disamping itu, juga banyak pengaduan masyarakat yang memohon perlindungan hukum dengan berbagai jenis kasus hukum, terutama perkara yang telah menahun dan belum juga ada kejelasan statusnya.

Sementara terkait kasus narkoba, masyarakat berharap agar pemerintah menerapkan dan melaksanakan hukuman yang tegas untuk pemberantasan narkoba serta menghukum berat para pelakunya tanpa pengecualian.

Pengaduan lainnya terkati harga daging sapi. Masyarakat, terutama pengusaha yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya, juga meresahkan harga daging sapi yang terus melonjak. Mereka berharap agar pemerintah mengendalikan harga daging sapi yang dianggap sudah meresahkan masyarakat itu.

Terkait dengan tahun politik, menurut Marbun, masyarakat menyampaikan keresahannya terhadap gelombang politik menjelang Pemilu 2014. Masyarakat juga memuji tindakan SBY selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang menerapkan kewajiban penandatangan Pakta Integritas kepada para kadernya sebagai bagian upaya meningkatkan elektabilitas partainya.

Mengenai masalah lokal, Marbun menerangkan, masyarakat di Kota Lampung, Kota Tangeran dan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, mengeluhkan keterlambatan pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru periode September – Desember 2013 akibat belum selesainya verifikasi oleh dinas setempat, serta kurangnya dana yang telah dikirim oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Data jumlah guru yang mendapatkan lebih banyak dari anggaran yang dikirimkan oleh Pusat,” ujar Marbun.

Menurut Sardan Marbun, hingga 15 Februrai 2013, sejak Juni 2005 saat mulainya Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I, Presiden telah menerima 3.425.903 pesan pendek (SMS) dan 113.583 surat melalui PO BOX 9949 JKT 10000.