Ditengah ramai-ramainya sorotan tentang konflik perbatasan, sebuah keluhan terlontar dari Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro. Dikatakannya, Indonesia belum mampu untuk menjaga seluruh garis perbatasan lautnya, mengingat cakupan wilayah yang luas dan sumberdaya yang terbatas.

Hal tersebut dikemukakan Purnomo usai Seminar Pertahanan Nasional Indonesia dalam Perspektif Sosial Budaya, di Gedung LIPI, Jl Gatot Subroto, Jakarta Rabu (25/08). “Kita harus realistis. Perbatasan laut itu luas sekali, apa tiap hari kita harus di situ?” tanya dia.

Dikatakan Menhan, sedikitnya ada enam instansi yang terlibat dalam pengamanan garis perbatasan laut Indonesia dengan negara-negara tetangga. Tetapi tetap saja, tidak semua garis perbatasan bisa dijaga oleh aparat, mengingat jumlah sumber daya yang ada tidak sebanding dengan panjang garis perbatasan.

Alasan SDM itu pulalah yang membuat pemerintah belum mampu menjaga setiap pulau terluar wilayah NKRI dijaga. Di samping itu, pulau tersebut memang tidak dapat dihuni, dan hanya berfungsi sebagai titik untuk menarik garis batas laut dengan titik lainnya.

Tentang enam instansi yang bertanggung jawab atas patroli penjagaan garis perbatasan, Menhan menyebut keenam instansi tersebut. Mereka terlibat sesuai kapasitasnya masing-masing, yakni Polri dan TNI AL, Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) serta Kementerian Perhubungan.

Poernomo membantah, jika selama ini patroli perbatasan diantara isntansi ini tidak ada koordinasi. “Kita tetap ada koordinasi,” tegas dia.

Khusus untuk wilayah Laut Tanjung Berakit, Bintan dimana terjadi insiden penangkapan petugas KKP oleh Polisi Laut Malaysia, Menhan menyatakan wilayah tersebut memang masih bersengketa dengan Malaysia.

Sengketa terjadi, karena jarak titik pertemuan perbatasan dua negara kurang dari 12 mil laut, seperti yang menjadi kesepakatan internasional. “Di sana sempit sekali wilayahnya, jadi rawan overlapping batas wilayah,” jelas Poernomo.