Kedaulatan pangan merupakan salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional. Targetnya, mewujudkan kedaulatan pangan berbasis agrobisnis kerakyatan melalui pengendalian impor pangan, pemberantasan mafia impor, serta pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan hasil pertanian dalam negeri.

Itulah target yang ingin dicapai oleh Menteri Pertanian dari Kabinet Kerja, Andi Amran Sulaiman. "Kedaulatan pangan harus, swasembada pangan mutlak. Itu komitmen saya. Kami pun akan melakukan sinkronisasi dengan tim demi mewujudkan itu semua," katanya kepada politikindonesia.com, usai serah terima jabatan dari Mentan Suswono di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (28/10).

Amran mengatakan, sejumlah komoditas pangan seperti padi, jagung dan kedelai, menjadi andalan untuk mencapai swasembada dan kedaulatan pangan dalam negeri dalam 5 tahun ke depan.

“Faktor kunci untuk mencapai gagasan itu dengan penyediaan irigasi yang baik. Jika irigasi bisa diperbaiki sekitar 1 juta ha saja, maka petani sudah bisa melakukan 2 kali panen. Hasilnya pun bisa mencapai 5 ton produktivitas padi. Sementara impor kita kan 700.000 ton."

CEO PT Tiran Group ini mengatakan, dengan pengairan yang baik, plus benih yang baik pula, produktivitas panen bisa ditingkatkan. Ia mentargetkan, hingga 2019 mendatang sebanyak 25 bendungan sudah bisa terbangun. Selain itu sarana transportasi dan kelembagaan pasar yang merata.

“Kalau irigasinya ada, sarana produksi dan bibit juga lengkap. Namun apabila tidak ada air, buat apa. Tetap saja, jantungnya pertanian itu adalah air. Sehingga semua prioritas, tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai bisa difokuskan," paparnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan peningkatan mekanisasi dengan teknologi dan sumber daya manusia yang mumpuni. Sehingga mampu membangun kedaulatan pangan yang berbasis pada agribisnis kerakyatan serta mampu menanggulangi kemiskinan di sektor pertanian dan dukungan regenerasi petani.

“Hal itu harus dicapai dengan pencanangan Indonesia berdaulat benih hingga tahun 2019, peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif petani sebagai tulang punggung kedaulatan pangan," tuturnya.

Peningkatan pembangunan dan aktivitas ekonomi perdesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri adalah cara lain untuk menanggulangi kemiskinan. Bonus demografi tenaga kerja petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di perdesaan harus dapat dimanfaatkan.

"Akses petani gurem pun bisa ditingkatkan terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 hektare menjadi 2,0 hektare per kepala keluarga (KK) tani dan pembukaan 1 juta ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali. Pembangunan agribisnis kerakyatan pun bisa dilakukan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM dan koperasi," tandas dia.