Program Nasional Kontra Radikal Terorisme akan menjadi cetak biru program deradikalisasi yang tidak hanya dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Program ini harus benar-benar tajam untuk menekan radikalisasi. Dengan catatan, pemerintah tidak ingin kembali seperti zaman sebelum reformasi.

Demikian disampaikan oleh Wakil Presiden Boediono seperti dilansir oleh laman Sekretariat Kabinet, Senin (10/09). Wapres, pada Senin pagi memimpin rapat untuk menyiapkan Program Nasional Kontra Radikal Terorisme.

Rapat tersebut diikuti Menko Polhukham Djoko Suyanto, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Sosial Salim Segaf al Jufri, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Kepala BNPT Ansyaad Mbai, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, dan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim.

Wapres menegaskan, rapat koordinasi untuk menyusun Program Nasional Kontra Radikal Terorisme itu bukan reaksi atas kejadian yang terakhir di Depok atau Solo. Namun, ini adalah program BNPT yang sudah dirancang sejak beberapa waktu lalu.

Mengingat pentingnya program ini, Wapres menginginkan kementerian dan lembaga pemerintah lain, juga turut berkoordinasi dan mendukung program ini. “Saya setuju program ini dibahas bersama di tingkat menteri dan kita simpulkan nanti apa yang bisa kita kerjakan bersama. Tak bisa jika hanya BNPT yang menjalankan. Mari kita menyatukan dan mensinkronkan langkah-langkah untuk program ini,” ujar Wapres.

Pemerintah, ujar Boediono, memang memerlukan program yang utuh untuk mengatasi radikalisasi. Apa yang dilakukan masing-masing instansi sejauh ini terasa tidak cukup karena belum ada rencana aksi bersama yang terkoordinasi dengan sasaran bersama yang jelas. “Maka cetak biru program deradikalisasi ini harus benar-benar tajam mencapai sasaran.”

Wapres meminta BNPT menimbang masukan dari para menteri dan pejabat-pejabat lain yang hadir dan menajamkan cetak biru program tersebut. Wapres juga berpesan, jangan sampai program nasional ini memunculkan nuansa bahwa pemerintah kembali ingin mengontrol semuanya.

“Program ini harus sedemikian rupa agar semua pihak nyaman melaksanakannya. Pemerintah tidak berniat kembali ke zaman sebelum reformasi. Sensitifitas seperti ini perlu dimasukkan dalam perumusan,” tegas Wapres.