Sebuah batalyon Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI akan disiagakan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Kehadiran batalyon PPRC ini untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, terkait masih kerapnya terjadinya gangguan keamanan dari kelompok radikal di wilayah itu.

Pernyataan itu disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko usai menghadiri acara Bakti Sosial di sela-sela latihan PPRC TNI 2015, di Kelurahan Tabalu, Poso, Selasa (31/03).

“Saya sudah lapor kepada Presiden Joko Widodo bila memang diperlukan, ada pasukan PPRC yang tinggal di sini untuk melanjutkan operasi dengan aparat kepolisian. Presiden pun menyetujui," ujar Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, penyiagaan pasukan tersebut manakala kondisi di Poso, kurang kondusif. “Kita lihat nanti. Bila diperlukan, 1 batalyon akan disiagakan untuk melakukan pengamanan bersama kepolisian," ujar dia.

Moeldoko menambahkan, latihan PPRC TNI yang diselenggarakan di Poso untuk menekan berkembangnya paham radikalisme di wilayah itu. “TNI dan pemerintah tak pernah memberikan tempat kepada paham radikal di Indonesia, termasuk ISIS untuk berkembang di Indonesia. Kita lihat di Poso ada potensi berkembangnya paham tersebut. Oleh karena itu, kita tentukan pilihan di Poso untuk melakukan latihan PPRC," jelasnya.

Panglima TNI mengaku prihatin dengan masih adanya kecemasan dan ketakutan dari masyarakat mengenai situasi keamanan di Poso, yang rawan terjadinya konflik horizontal.

"Saya prihatin dengan pernyataan tokoh masyarakat, dimana masih ada kecemasan dari masyarakat tentang situasi keamanan. TNI ingin melihat situasi dalam negeri dalam keadaan baik, kondusif dan aman. Kita hidup di negara yang sudah cukup lama merdeka, sesungguhnya tak perlu ada lagi perasaan itu," jelas Panglima TNI.

Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan rasa aman kepada masyarakat, dengan bekerja sama dengan kepolisian guna menciptakan kondisi yang baik.

Panglima TNI menegaskan, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku dan agama, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tak ada satu orang pun yang dapat mengganggu orang lain atas nama agama.

“Saya sangat berharap dalam kondisi yang pluralisme ini, masyarakat bisa bersatu padu, bergotong royong dan saling menghargai. Kalau rakyat, ulama, pengusaha bersatu, maka Indonesia akan maju sehingga rakyatnya sejahtera," katanya.